Page 189 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JUNI 2020

Bahkan karyawan yang masih diperk-erjakan juga ditegaskan wajib mengikuti aturan
perusahaan dan diancam akan diberhentikan jika dinilai tidak patuh pada kebijakan perusahaan.

Terkait hal itu, Kadis Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Drs. Fahrudin mengaku
belum mengetahui hal tersebut. Ia menegaskan, seharusnya minimal perusahaan harus melapor
jika memang akan melakukan PHK. Apalagi dalam jumlah besar.

"Sampai tadi belum ada laporan masuk pada kita. Seharusnya kalaupun sifatnya tidak izin, harus
ada laporan," kata Fahrudin.

Disnakertrans memastikan jika PHK yang dilakukan benar-benar keputusan terakhir perusahaan.
Juga termasuk memastikan hak-hak karyawan yang di-PHK juga ahrus dipenuhi. "Karena kalau
kita mendapat pemberitahuan, kita cek atas hak-hak karyawan yang di PHK tersebut Termasuk
alasan pemberhentian," tegasnya.

Ditambahkannya pihaknya akan layangkan surat ke PT Pamor Ganda hari ini untuk meminta
berkas-berkas PHK tersebut. Termasuk nama-nama karyawan yang dipecat berikut masa kerja
dan hak-hak yang akan diberikan. "Kita tak ingin terjadi masalah dibalik PHK tersebut. Ada hak-
hak karyawan yang diatur untuk didapatkan," jelas Fahrudin.(qia)

188