Page 158 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JULI 2020
P. 158
Judul Kantor Jadi Kluster Baru Penularan Covid-19, Menaker Ingatkan
Perusahaan Patuhi Protokol Kesehatan
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Protokol Kesehatan di Perkantoran
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/corona/2020/07/27/kantor-jadi-kluster-
baru-penularan-covid-19-menaker-ingatkan-perusahaan-patuhi-
protokol-kesehatan
Jurnalis Larasati Dyah Utami
Tanggal 2020-07-27 18:01:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Saya kira kita ingin pada situasi ini kita juga bisa survive.
Tetap berproduksi namun aman dari Covid-19 . Jadi untuk teman-teman yang sudah membuka
kembali, pastikan protokol berjalan dengan baik
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Tidak ada pilihan
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Kalau ada satu dua kita dapati, ya saya berharap semua
industri maupun perusahaan yang melakukan produksi kembali, harus dipastikan kalau protokol
kesehatan dijalankan. Kita tidak ingin ada kluster baru
negative - Wiku Adisasmito (Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19) Pada hari ini
kasus mencapai 100.303, hari ini adalah indonesia mencapai angka yang secara psikologi cukup
berarti, ini mengingatkan semua pihak bahwa Indonesia masih dalam kondisi krisis
neutral - Wiku Adisasmito (Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19) Sedangkan
kalau kita bandingkan indonesia dengan negara di Asia kita adalah urutan ke 28 dari 49 negara
di Asia
negative - Wiku Adisasmito (Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19) Kondisi ini
tidak serta merta mengatakan indonesia aman. Indonesia masih krisis, kita tidak boleh lengah
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberikan tanggapan terkait munculnya
kluster baru Covid-19 di perkantoran. Ia mengimbau perusahaan maupun industri yang sudah
mempekerjakan kembali karyawannya tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Hal
tersebut sudah disampaikan dalam surat edaran (SE) Kementerian Ketenagakerjaan.
157