Page 193 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

BURUH BATAL TURUN KE JALAN,PILIH SURATI DPR

Pertimbangkan Kondisi yang Masih Pandemi Para buruh yang tergabung dalam serikat pekerja
di hampir seluruh daerah menolak pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja alias Omnibus
Law. Tak terkecuali para pekerja di Kota Makmur.

Namun, karena situasi masih pandemi, mereka tidak mengadakan aksi turun ke jalan maupun
mogok kerja. Mereka memilih menyampaikan aspirasi lewat surat ke DPR dan Kementerian
Tenaga Kerja.

Ketua Forum Peduli Buruh Sukoharjo Sukarno menjelaskan, pihaknya telah menggelar
pertemuan tripartit Senin lalu (5/10). Hasilnya, para buruh urung menggelar mogok kerja
maupun demonstrasi. "Kami akan protes melalui surat ke DPR dan Kemenaker," katanya kemarin
(6/10).

Dia menegaskan, banyak pasal dalam UU Gipta Kerja yang merugikan buruh. Salah satunya
masalah pesangon pensiun. Nominal pesangon yang seharusnya 32 kali upah berubah menjadi
25 kali upah.

Itupun pengusaha hanya wajib membayar 19 kali upah, sisanya dibayar BPJS Ketenagakerjaan.
Karena itu, dia berharap presiden mengubah pasal dedam UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan
buruh.

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Klaten juga lantang menolak UU yang baru disahkan
tersebut. "UU itu bisa menjadikan kaum buruh semakin kerdil. Kami tegas menolak.
Penurunannya sangat dramatis.

(Buruh) yang sudah marginal justru semakin dimarginalkan. Meski saya belum mempelajari (UU
Cipta Kerja) secara keseluruhan, tetap ada sejumlah permasalahan," tegas Ketua SPSI Klaten
Sukadi saat dihubungi melalui sambungan telepon kemarin.

Dia juga menyoroti poin pesangon yang ditetapkan dalam Undang-undang tersebut. Sukadi
menilai, perhitungan pesangon yang semakin berkliiang sangat bertolak belakang dengan
kewajiban iuran BP]S Kesehatan yang dinaikkan.

"Para buruh di Kota Bersinar tidak terima. Belum lagi soal kontrak yang berkelanjutan. Itu
membuat buruh kecewa," keluhnya.

Sukadi sudah mendengar instruksi dari pusat soal mogok kerja masai pada 6-8 Oktober. Kendati
demikian, dia menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada pekerja di perusahaan masing-masing,
apakah akan turun ke jalan atau tidak Namun, dia mengimbau agar aksi dilakukan di dalam area
perusahaan karena masih pandemi.

"Kami baru dapat informasi, salah satu perusahaan rokok menandatangani petisi penolakan UU
Cipta Kerja. Mengenai rencana mogok kerja, masih menunggu informasi lebih lanjut Namun,
kalau diminta mogok kerja, kami siap. Total buruh di Klaten 20.052 orang dari 37 perusahaan,"
tegasnya.

Saat di mintai konfirmasi, Kepala Bidang (Kabid) Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian, dan Tenaga
Kerja (Disperinaker) Klaten Heru Wijoyo memahami kondisi para pekerja. Dia mengimbau agar
buruh menyampaikan aspirasi tanpa turun ke jalan.

"Bagaimana caranya agar tidak sampai terjadi gejolak dan pengumpulan massa. Kesehatan
buruh harus diutamakan," katanya,

(kwl/wa/ren/fer/dri)

192