Page 188 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 188
Kepala Polrestabes Bandung Komisaris Besar Ulung Sam-puma Jaya telah menangkap 10 orang
yang diduga provokator dan perusak fasilitas umum dalam peristiwa itu. "Pengamatan kami,
mahasiswa sudah membubarkan diri pukul 18.00. Ini adalah massa lain yang sengaja
memprovokasi," katanya.
Buruh dari beberapa perusahaan di Sidoaijo, Jawa Timur, juga turun ke jalan menolak
RUU Cipta Kerja. Mereka berkumpul sejak pagi di kawasan Perumahan Puri Surya Jaya,
Kecamatan Gedangan, yang dekat dengan banyak pabrik dan kawasan pergudangan. Sekitar
pukul 11.00, massa buruh bergerak menuju Gedung DPRD Sidoaijo.
Sementara itu, sekitar 3.000 buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang (DPC)
Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, mengirimkan surat
keprihatinan atas isi RUU Cipta Kerja ke DPR Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang Suharno
berjanji akan menyampaikan aspirasi itu ke DPR
Sementara itu, di laman petisi daring Change.org, sejak 5 Oktober lalu muncul petisi berjudul
"Maklumat Pemuka Agama Indonesia: Tolak Omnibus Law dan Buka Ruang Partisipasi Publik".
Petisi itu diinisiasi enam tokoh, yaitu Busyro Mu-qoddas, Pdt Merry Kolimon, Ulil Abshar-Abdalla,
Engkus Ruswana, Roy Murtadho, dan Pdt Penrad Siagian. Hingga semalam, petisi itu telah
ditandatangani oleh lebih dari 1,2 juta netizen.
Perlindungan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, semangat yang dibangun oleh RUU Cipta
Kerja adalah memperluas penyediaan lapangan kerja dan meningkatkan perlindungan bagi
buruh, khususnya perlindungan untuk buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK),
lewat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
"Terlalu prematur kalau kita menyimpulkan RUU Cipta Kerja akan rentan terhadap PHK pekerja,"
katanya.
Menurut Ida, pemerintah akan segera menuntaskan penyusunan peraturan pelaksana RUU Cipta
Kerja untuk meyakinkan buruh bahwa amanat perlindungan buruh dapat dijalankan.
Peraturan pelaksana yang umumnya berbentuk peraturan pemerintah (PP) ini dibutuhkan karena
sejumlah ketentuan penting dalam RUU Cipta Kerja, khususnya terkait kluster ke-tenagakerjaan,
harus diatur secara detail untuk dapat segera diterapkan.
Ketentuan yang diatur dalam PP di antaranya tentang syarat, batas waktu, dan kompensasi
untuk pekerja kontrak (perjanjian kerja dengan waktu tertentu) dan pekerja alih daya serta
skema jaminan kehilangan pekerjaan dan patungan pesangon antara pengusaha dan negara. PP
juga akan mengatur tata cara penghitungan upah minimum serta ketentuan waktu kerja dan
lembur untuk buruh.
(REK/SYA/BOW/XTI/WER/EGI/ MEL/NIK/RTG/AGE/KRN)
Sejumlah Ketentuan di RUU Cipta Kerja
Alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Penambahan alasan, pemutusan hubungan kerja terjadi karena:
(Pasal 154 A)
Perusahaan melakukan efisiensi, dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang, dan
melakukan perbuatan yang merugikan pekerja/buruh
187
