Page 185 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 185
FSPMI, dan Serbuk Indonesia. Omnibus Law Ciptaker sebut Kuncoro berpotensi melanggar tafsir
konstitusi, terutama dalam Subkluster Ketenagalistrikan. Di mana, putusan MK No. iil/PUU-
XIII/20i5, tidak digunakan sebagai rujukan pada UU Ciptaker.
Itu akan mengakibatkan adanya pelanggaran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2). Di mana, tenaga listrik merupakan cabang produksi penting bagi
negara dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak lagi dikuasai negara, yang ujungnya
berpotensi akan mengakibatkan kenaikan tarif listrik ke masyarakat. "Kami sudah berkali-kali
menyampaikan dampak buruk kalau Omnibus Law dilakukan. Tetapi aspirasi kami hanya masuk
telinga kiri dan keluar kuping kanan. Sebelumnya, DPR berjanji menjadikan putusan MK sebagai
pegangan dalam penyusunan UU Cipta Kerja, tapi nyatanya dalam pembahasan Subkluster
Ketenagalistrikan janji tersebut terlupakan," tegasnya.
Hal nyata Omnibus .Law paling mengancam sektor ketenagalistrikan di Indonesia yaitu peran
DPR dihapuskan adalah hak dalam konsultansi Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional
(RUKN). Itu mengakibatkan aspirasi masyarakat dan peran masyarakat dalam pembangunan
ketenagalistrikan nasional, tidak tersalurkan sehingga perencanaan-perancanaan
ketenagalistrikan berpotensi hanya untuk kepentingan dan keuntungan bagi pihak-pihak
tertentu. RUKN sangan penting penentuan harga listrik karena terkait jenis energi primer dalam
pembangkit tenaga listrik. Maklum, harga listrik 70 persen ditentur kan dari jenis energi primer.
Oleh karena itu, campur tangan para wakil tangan dalam kebijakan energi primer menjadi sangat
penting dalam Pembahasan RUKN. Inti penghapusan peran DPR dalam konsultansi RUKN
menyalahi prinsip check and balance dalam melaksanakan kegiatan bernegara di Indonesia. Oleh
karena itu, serikat pekerja sektor ketenagalistrikan meminta omnibus law dibatalkan. Presiden
harus mengambil sikap tegas untuk mengeluarkan Perppu menunda pemberlakukan Omnibus
Law UU Ciptaker sampai batas waktu tidak ditentukan, untuk kepentingan rakyat, (nas)
184
