Page 182 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 182

Judul               Pengelolaan Jamsos Terbuka bagi Pembuat UU
                Nama Media          mediaindonesia.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://mediaindonesia.com/read/detail/350765-pengelolaan-jamsos-
                                    terbuka-bagi-pembuat UU
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2020-10-07 05:28:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Anwar Usman (None) Adanya ketentuan Pasal 57 huruf E dan Pasal 65 ayat 1 tidak
              bertentangan dengan UUD 1945 sebab UUD 1945 tidak mengatur bentuk sistem jaminan sosial.
              Maka itu menjadi materi pengatur UU sesuai Pasal 20 ayat 2 UUD 1945



              Ringkasan

              BENTUK dan pengelolaan jaminan sosial (jamsos) menjadi kebijakan terbuka pembuat undang-
              undang  sehingga  pengintegrasian  Asuransi  Sosial  Angkatan  Bersenjata  Republik  Indonesia
              (ASABRI)  ke  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Ketenagakerjaan  dianggap  tidak
              bertentangan dengan konstitusi.



              PENGELOLAAN JAMSOS TERBUKA BAGI PEMBUAT UU

              BENTUK dan pengelolaan jaminan sosial (jamsos) menjadi kebijakan terbuka pembuat undang-
              undang  sehingga  pengintegrasian  Asuransi  Sosial  Angkatan  Bersenjata  Republik  Indonesia
              (ASABRI)  ke  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Ketenagakerjaan  dianggap  tidak
              bertentangan dengan konstitusi.

              Hal itu disampaikan Bayu Dwi Anggono sebagai ahli dalam persidangan pengujian materiil Pasal
              57  huruf  e  dan  Pasal  65  ayat  (1)  Undang-  Undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan
              Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK),
              Jakarta, kemarin.

              "Adanya ketentuan Pasal 57 huruf E dan Pasal 65 ayat 1 tidak bertentangan dengan UUD 1945
              sebab UUD 1945 tidak mengatur bentuk sistem jaminan sosial. Maka itu menjadi materi pengatur
              UU sesuai Pasal 20 ayat 2 UUD 1945," ujarnya di depan Majelis Hakim MK yang diketuai hakim
              Anwar Usman.

              Bayu melanjutkan bahwa bentuk sistem jaminan sosial merupakan kewenangan sepenuhnya
              DPR  dan  presiden  untuk  menentukan  mengaturnya.  Model  yang  akan  dikembangkan  dapat
                                                           181
   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187