Page 177 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Judul Protes Keras Atas Pengesahan UU Omnibus Cipta Kerja
Nama Media Ekonomi Neraca
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg1
Jurnalis NERACA
Tanggal 2020-10-07 05:33:00
Ukuran 96x190mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 4.800.000

News Value Rp 48.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber
negative - Rachmi Her-tanti (Direktur Eksekutif IGJ) Demokrasi telah mati. Konstitusi telah
dikangkangi oleh paira pemimpin negeri ini. Liberalisasi ekonomi yang memfasilitasi ke-
pentingan monopoli ekonomi korporasi dan oligarki telah menjadi panduan. Tidak ada lagi
keadilan untuk rakyat

negative - Rachmi Her-tanti (Direktur Eksekutif IGJ) Omnibus law Cipta Kerja disusuri hanya
Iebih merujuk pada isi perjanjian perdagangan bebas ketimbang amanat Konstitusi

negative - Rahmat Maulana Sidik (Koordinator Advokasi Indonesia for Global Justice) Tentu ini
membawa ancaman serius bagi keberlanjutan petani dan pangan nasional. Sementara, Negara
tidak peduli dengan keberlanjutan nasib petani dan pangan nasional

positive - Rahmat Maulana Sidik (Koordinator Advokasi Indonesia for Global Justice) Aturan
Omnibus Law Cipta Kerja dibuat untu.< melegitimasi Food Estate. Mempermudah investasi,
impor, dan ekspansi pasar bebas. Kehadiran proyek Food Estate ini bukan untuk, petani kecil,
justru untuk mengakomodir kepentingan industri pertanian skala besar danpetani sebagai buruh
diatas lahan food estate. Hal ini membuat Indonesia bergantung pada pangan impor dan
membuka ruang yang besar bagi monopoli korporasi pangan

neutral - Rachmi Her-tanti (Direktur Eksekutif IGJ) Penghapusan pasal 20 UU Paten di dalam
RUU Cipta Kerja adalah keliru dan bukanlah langkah tepat untuk menjawab persoalan hambatan
investasi. Justru penghapusan pasal ini hanya akan merugikan kepentingan nasional Indonesia
dan menghambat agenda pembangunan industri nasional

Ringkasan

Meskipun banyak mendapatkan kritikan dari berbagai pihak, akhirnya DPR mengesahkan juga
omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi UU pada rapat paripurna di
DPR, Senin (5/10). Dari sembilan fraksi di DPR RI, hanya dua fraksi yang menolak pengesahan
itu, yaitu Fraksi PKS dan Partai Demokrat. Sejak pembahasan, RUU Cipta Kerja telah menuai
sejumlah kontroversi. Di antara deretan poin kontroversial adalah penghapusan upah minimum
kota/kabupaten (UMK) yang diganti dengan upah minimum provinsi (UMP). Ini dinilai membuat

176