Page 173 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 173
Ringkasan
RUU Cipta Kerja (Ciptaker) yang sudah disahkan menjadi UU Ciptaker di DPR, menurut Menko
Perekonomian Airlangga Hartarto, akan membuat para tenaga kerja akan banyak terbantu. Salah
satunya pengaturan tentang bonus yang akan diterima para buruh, balikan telah diatur pula jam
lembur buruh. Harapannya bisa meningkatkan produktivitas di masa depan.
UU CIPTAKER JAMIN KEPASTIAN HAK PEGAWAI
RUU Cipta Kerja (Ciptaker) yang sudah disahkan menjadi UU Ciptaker di DPR, menurut Menko
Perekonomian Airlangga Hartarto, akan membuat para tenaga kerja akan banyak terbantu. Salah
satunya pengaturan tentang bonus yang akan diterima para buruh, balikan telah diatur pula jam
lembur buruh. Harapannya bisa meningkatkan produktivitas di masa depan.
NERACA
"Dalam UU tersebut sudah diatur bonus yang diterima buruh berbasis kinerja. Jumlah maksimal
jam lembur juga ditambah dari tiga jam menjadi empat jam per hari. Ini tentunya menjadikan
buruh lebih produktif," ujar Airlangga di Gedung DPR-RI, Senin (5/10).
Menurut dia, dalam UU Ciptaker disebutkan bahwa pemerintah akan membantu para karyawan
yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan memberikan berbagai pelatihan lcerja.
Selain itu, jika belum mendapatkan pekerjaan, maka pemerintah akan memberikan bantuan
berupa uang tunai, yang akan dibayarkan selama enam bulan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
"Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah hadir untuk membantu para karyawan yang di-PHK. Kalau
belum dapat kerja, mereka akan dapat bantuan berupa gaji dari BPJS Ketenagakerjaan,
formatnya adalah asuransi," ujar Airlangga.
Menko Perekonomian mengatakan bahwa selama ini, belum pernah ada jaminan terhadap
tenaga kerja yang terkena PHK. Sehingga, dia merasa masyarakat perlu menerima tujuan baik
pemerintah melalui UU Ciptaker "Ini yang belum pernah terjadi. Sebelumnya hanya ada jaminan
ke-matian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Siapa yang menjamin apabila, terjadi
PHK?," ujarnya.
Dia mengaku sangat meyay-angkan pemikiran sekelompok organisasi buruh yang masih berpikir
negatif dalam menanggapi perubahan aturan ketenagakerjaan pada UU Cipta Kerja. Menurut
dia, akan lebih baik bila para buruh maupun perusahaan bisa melihat manfaat baik dari
disahkannya UU Ciptaker, yaitu produktivitas yang bertambah. "Pekerja harus memikirkan
produktivitas, bukan memikirkan PHK, itu tidak tepat. Jadi selama perusahaan ini positif
membawa keuntungan, pekerja juga akan lebih berpikir mengenai upah. Baik Upah Minimum
Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/ Kota," tutur dia.
Secara terpisah, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa pemerintah
berkomitmen untuk terus mendukung UMKM dan dunia usaha pasca wabah pandemi Covid-19.
Menurut dia, program-program itu butuh dukungan kebijakan lain untuk saling bersinergi
menguatkan. Dia pun bersyukur DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU)
Omnibus Law Cipta Keria menjadi Undang-Undang (UU) pada rapat paripurna Senin (5/10). "Kita
membutuhkan dunia usaha yang berkembang, dunia usaha yang bergerak, dan kita bersyukur
bahwa kemarin telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) dalam rapat paripurnanya
yang kita sebut dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja," ujar Suahasil' di Jakarta, Selasa (6/10).
Suahasil menilai, UU Cipta Kerja bakal menyederhanakan, menyelaraskan dan banyak
memangkas peraturan-peraturan. Dengan begitu, dia berharap hal tersebut akan menyediakan
172
