Page 169 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

investor dibuktikan dengan lonjakan indeks harga saham gabungan (IHSG) padapenutupan
perdagangan saham kemarin, yang naik 40,45 poin atau 0,82% ke level 4.999.

INVESTOR MAKIN OPTIMIS

JAKARTA - Pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Lawmenjadi undang-undang (UU) dalam
rapat paripurna DPR pada Senin (5/10) membawa angin segar bagi investor pasar modal.
Investor optimistis fundamental ekonomi Indonesia makin kuat dengan UU Cipta Kerja. Respons
positif investor dibuktikan dengan lonjakan indeks harga saham gabungan (IHSG)
padapenutupan perdagangan saham kemarin, yang naik 40,45 poin atau 0,82% ke level 4.999.

Hampir semua saham berkapitalisasi besar mengalami kenaikan, termasuk saham-saham sektor
konstruksi. "Jadi, dengan disahkannya RUU Cipta Kerja ini menjadi hal yang cukup positif ya
untuk sector ini. Tentunya dengan harapan bahwa ke depan banyak investasi yang masuk ke
Indonesia jadi bisa turut menjadi sumber pendapatan di sektor ini (konstruksi)," ungkap
Technical Analyst Indo Premier Sekuritas Mino dalam acara 2nd Session Closing Market 'IDX
Channel kemarin.

Chief Economist Tanam Duit Ferry Latuhihin mengatakan, masalah prokontra Omnibus Law Cipta
Kerja di kalangan buruh akan selesai seiring waktu. Namun, yang penting Omnibus Law ini
membuat pasar tenaga kerja atau labor market di Indonesia akan menjadi lebih fleksibel atau
tidak kaku. "Hal itu sudah ditanggapi positif oleh para pengusaha. Namun, hari ini market kita
masih dibayangi aksi demonstrasi," ucap Ferry.

Lebih lanjut dia melihat potensi pemulihan ekonomi di Indonesia dengan pola V-Shape Recovery.
Dia mengaku optimistis dengan pasar modal dan perekonomian nasional dalam jangka panjang.
Karena itu, langkah terbaik menurut dia dengan menempatkan investasi pada saham kategori
IDX30 sedalamnya minimal dengan jangka waktu satu tahun.
"Pasar mungkin masih fluktuatif dalam jangka pendek. Tapi, kita harus fokus pada tren jangka
panjang riding the long run trend'. Minimal durasi satu tahun," katanya.

Sementara itu, Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman
Simanjorang mengatakan, persoalan fundamental ekonomi dapat diselesaikan

dengan penerapan UU Cipta Kerja. Khususnya menyangkut kepastian perizinan usaha dan
investasi, kepastian hukum, isu ketenagakerjaan, pembinaan dan pemberdayaan usaha mikro
kecil dan menengah (UM KM), dan sektor lainnya.

Dia mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah di kisaran 5,7-6% dan
penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,7 juta-3 juta per tahun diharapkan dapat tercapai.
"Mengingat angka pengangguran kita yang semakin bertambah akibat dampak pandemi Covid-
19," jelas Sarman.

Dia merinci, jumlah pengangguran mencapai 7,05 juta, ditambah dengan angkatan kerja baru
sekitar 2,5 juta per tahun, belum termasuk yang terkena PH K sebanyak 3 juta orang dan ratusan
ribu yang dirumahkan. Hal itu menjadi tantangan yang harus diatasi dengan Undang- Undang
Cipta Kerja meski begitu, target dapat direalisasikan secara bertahap bila ada sinergitas antara
pemerintah, dunia usaha, serta serikat pekerja atau buruh.

"Termasuk bagaimana kita mampu meningkatkan SDM tenaga kerja kita agar memiliki
kompetensi, skill, dan keahlian yang mumpuni sejalan dengan perkembangan teknologi yang
ada sehingga lebih kompetitif dan berdaya saing. Sehingga, ke depan isu upah tidak lagi menjadi

168