Page 174 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

lebih banyak investasi untuk dunia usaha hingga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
"Jadi Undang-Undangnya a-dalah mengenai yang ujungnya adalah cipta kerja, menciptakan
lapangan pekerjaan untuk Indonesia, dunia usaha yang bekerja untuk Indonesia, bekerja untuk
melakukan penyerapan tenaga kerja," ujarnya.

Cuti dan Perlindungan Pekerja

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI, Supratman Andi Agtas, memastikan dalam RUU Cipta
Kerjayangbaru disahkan menjadi UU tidak akan menghapus sejumlah hak cuti para pekerja.
Selain itu dia juga menyampaikan bahwa UU Cipta Kerja akan meningkatkan perlindungan
kepada para pekerja melalui penetapan pro-gram'jaminan kehilangan pekerjaan yang seluruh
preminya dibebani kepada APBN. "Persyaratan PHK tetap mengikuti UU Ketenagakerjaan dan
RUU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti, hak haid, dan cuti hamil yang diatur dalam UU
Ketenagakerjaan," ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, kemarin.

Dalam UU Cipta Kerja sendiri, pasal mengenai hak cuti pekerja tertuang dalam pasal 79 Bab
Ketenagakerjaan. Namun demikian, tidak ada klausul dalam beleid ter-sebut yang menjelaskan
mengenai cuti haid atau melahirkan. Di dalam pasal 79 ayat (1) draft RUU tersebut dijelaskan,
pengusaha waj ib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja. Selanjutnya dijelaskan,
waktu istirahat untuk di antara jam kerja diberikan paling sedikit setengah jam setelah bekerja
selama empat jam terus menerus dan waktu istirahat tidak termasuk dalam jam kerja.

Sementara itu untuk istirahat mingguan diatur satu hari untuk enam.hari dan kerja dalam satu
minggu. Di sisi lain untuk cuti wajib tahunan wajib diberikan paling sedikit 12 hari kerja setelah
pekerja tersebut bekerja selama 12 bulan atau satu tahun. "Pelaksanaan cuti tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau
perjanjian kerja bersama.," tulis ayat (4) pasal tersebut. Adapun selain waktu istirahat dan cuti
yang telah dijelaskan di atas, perusahaan dapat memberikan istirahat panjangyang diatur dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Terkait perlindungan pekerja, dia menjelaskan bahwa dalam pengaturan tenaga kerja asing
(TKA) pemerintah mewajibkan setiap pemberi kerja TKA harus memiliki rencana penggunaan
TKA yang disahkan pemerintah pusat. Kemudian, pemberi kerja orang-per-orangan dilarang
mempekerjakan TKA dan TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia di
perusahaan.

Selanjutnya ada sepuluh poin pokok dalam UU Omnibus Law baru antara bin:

Kemudahan Perizinan. Sejumlah proses perizinan melalui Online Single Submission (OSS) bakal
disederhanakan. Akan kemudahan dalam hal pendaftaran hak kekayaan intelektual, pendirir an
perusahaan, hingga kepastian legalitas bagi UMKM. Sertifikasi Halal. Percepatan dalam proses
sertifikasi halal akan dilakukan bahi usaha mikro dan kecil. Biaya sertifikasi ditanggung
pemerintah dan lembaga yang memeriksa dipeluar, hingga ke organisasi Islam dan perguruan
tinggi negeri.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Dalam Omnibus Law, pemerintah akan menerbitkan program baru bernama Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP) atau yang di negara lain bernama Unemploy-ment Insurance. JKP tak lain adalah
kontribusi baru pemerintah dalam pesangon. Omnibus Law membuat pesangon turun, dari 32
kali upah menjadi 25 kali. Rinciannya adalah, 19 kali upah ditanggung perusahaan dan 6 kali
upah ditanggung oleh pemerintah. Adapun 6 kali upah yang ditanggung pemerintah inilah yang
bernama JKP, lewat BP Jamsostek, mohor/ib

173