Page 172 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Judul UU Ciptaker Jamin Kepastian Hak Pegawai
Nama Media Ekonomi Neraca
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg1
Jurnalis NERACA
Tanggal 2020-10-07 05:33:00
Ukuran 203x190mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 10.150.000

News Value Rp 101.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
negative - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Dalam UU tersebut sudah diatur bonus
yang diterima buruh berbasis kinerja. Jumlah maksimal jam lembur juga ditambah dari tiga jam
menjadi empat jam per hari. Ini tentunya menjadikan buruh lebih produktif

positive - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah hadir
untuk membantu para karyawan yang di-PHK. Kalau belum dapat kerja, mereka akan dapat
bantuan berupa gaji dari BPJS Ketenagakerjaan, formatnya adalah asuransi

negative - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Ini yang belum pernah terjadi. Sebelumnya
hanya ada jaminan ke-matian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Siapa yang
menjamin apabila, terjadi PHK?

negative - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Pekerja harus memikirkan produktivitas,
bukan memikirkan PHK, itu tidak tepat. Jadi selama perusahaan ini positif membawa
keuntungan, pekerja juga akan lebih berpikir mengenai upah. Baik Upah Minimum Provinsi (UMP)
atau Upah Minimum Kabupaten/ Kota

positive - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Kita membutuhkan dunia usaha yang
berkembang, dunia usaha yang bergerak, dan kita bersyukur bahwa kemarin telah ditetapkan
oleh Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) dalam rapat paripurnanya yang kita sebut dengan Omnibus
Law UU Cipta Kerja

positive - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Jadi Undang-Undangnya a-dalah mengenai
yang ujungnya adalah cipta kerja, menciptakan lapangan pekerjaan untuk Indonesia, dunia
usaha yang bekerja untuk Indonesia, bekerja untuk melakukan penyerapan tenaga kerja

negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi) Persyaratan PHK tetap mengikuti UU
Ketenagakerjaan dan RUU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti, hak haid, dan cuti hamil
yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan

171