Page 165 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Namun harus dipahami bahwa aparat menjalankan tugasnya un-tukmenghalangi terjadinya
klaster corona baru. Jika sudah begini, kapan pandemi bisa berakhir?
Demo buruh juga bisa memperburuk program penanganan ekonomi nasional yang diadakan
pemerintah. Jika pemberitaan tentang mogok massal dan unj uk rasa menjadi headline di
sejumlah media nasional, bahkan internasional, akan bisa menggoyang pasaran. Karena kondisi
keamanan negara juga berpengaruh terhadap kestabilan pasar saham.

Apalagi jika para buruh benar-benar melakukan demo sekali seminggu, seperti pada ancaman.
mereka pada unjuk rasa agustus lalu.

Mereka menolak omnibus law namun tidak memikirkan efek sampingnya. Saat terlalu sering ada
demo, Indonesia tidak dianggap aman oleh investor asing. Sehingga mereka membatalkan
niatnya untuk menanamkan modal.

Padahal sudah ada kelonggaran investasi asing pada omnibus law, pada salah satu klaster, untuk
mendorong masuknya mereka ke Indonesia. Jika sudah batal, maka buruh yang akan rugi
sendiri.

Karena kondisi perekonomian Indonesia batal membaik pasca, ditariknya penanaman modal
asing. Program pemulihan ekonomi nasional yang lain seperti subsidi bunga dan pajak juga bisa
terancam batal, jika terlalu sering ada demo.

Ketika keamanan Indonesia belum stabil dan pasar terpaksa di -tutup saat ada demo, arus uang
bisa berhenti. Kondisi finansial Indonesia bisa menurun lagi dan akibatnya pemerintah kesulitan
memberi subsidi bunga dan pajak.

Seharusnya para buruh memikirkan efek ke depannya sebelum beringas dalam berdemo. Pelajari
draft omnibus law baik-baik sebelum mogok kerja dan berunjuk rasa untuk menolaknya. Jangan
hanya dibaca 1 pasal atau bahkan judulnya saja, lalu mengartikannya sendiri.

Kesalahpahaman bisa berakibat fatal, akibat kobaran emosi pada saat unjuk rasa. Pemerintah
juga merancang omnibus law untuk menye-lamtkan Indotiesia dar resesi, bukan hanya
menguntungkan pengusaha.

Buruh juga dibela, karena buktinya mereka mendapat bonus tahunan. Menurut Sekretaris Menko
Perekonomian Susiwijiono, sejak awal pembuatan draft omnibus law, 6 serikat buruh
dilibatkan.untuk memberi masukan. Jadi pemerintah tidak otoriter.
Sudahlah, tidak ada gunanya berdemo untukmenolak omnibus law. Jika ada klaster corona baru
akibat unjuk rasa, apa masih mau menyalahkan pemerintah? Padahal mereka sendiri yang
melanggar protokol kesehatan. Pikirkan akibatnya dengan baik-baik sebelum tersulut emosi saat
unjuk rasa.

164