Page 162 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Judul Jaminan Menaker Omnibus Law Tak Bikin Buruh Rentan Kena PHK
Nama Media detik.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5202750/jaminan-
menaker-omnibus-law-tak-bikin-buruh-rentan-kena-phk
Jurnalis Trio Hamdani
Tanggal 2020-10-07 05:36:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sangat prematur apabila secara tergesa-gesa
kita menyimpulkan bahwa RUU Cipta Kerja akan rentan terhadap PHK pekerja/buruh

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Semangat yang dibangun dalam RUU Cipta
Kerja ini justru untuk memperluas penyediaan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas
perlindungan bagi pekerja/buruh, utamanya perlindungan bagi pekerja/buruh yang mengalami
PHK melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pemerintah menegaskan sekali lagi bahwa
proses penyusunan RUU Cipta Kerja sejatinya telah melibatkan partisipasi publik, baik unsur
pekerja/buruh yang diwakili serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, kementerian/lembaga,
praktisi dan akademisi dari perguruan tinggi serta lembaga lainnya, seperti International Labour
Organization (ILO)

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam pertemuan tersebut, pemerintah
banyak menerima masukan dari serikat pekerja/serikat buruh. Dengan proses yang telah
dijalankan ini, pemerintah telah dengan seksama menyerap berbagai aspirasi, khususnya dari
unsur pekerja/buruh

Ringkasan

Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) dituding akan membuat buruh rentan
terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) alias dipecat. Hal itu dibantah oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Menurutnya terlalu tergesa-gesa bila ada pihak yang
menganggap buruh rawan dipecat setelah disahkannya UU Ciptaker.

161