Page 181 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 181
Judul Eks Ajudan SBY, Aksi Puan Maharani, dan Libur Buruh di UU Cipta
Kerja
Nama Media viva.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.viva.co.id/ragam/round-up/1309312-eks-ajudan-sby-aksi-
puan-maharani-dan-libur-buruh-di UU-cipta-kerja
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-07 05:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja
serta merta diprotes oleh banyak kalangan terutama buruh atau pekerja. Undang-undang yang
menuai polemik panjang sejak masih berbentuk rancangan itu dituding lebih banyak
menguntungkan kalangan pengusaha dan merugikan kelompok pekerja/buruh.
EKS AJUDAN SBY, AKSI PUAN MAHARANI, DAN LIBUR BURUH DI UU CIPTA KERJA
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja
serta-merta diprotes oleh banyak kalangan terutama buruh atau pekerja. Undang-undang yang
menuai polemik panjang sejak masih berbentuk rancangan itu dituding lebih banyak
menguntungkan kalangan pengusaha dan merugikan kelompok pekerja/buruh.
DPR dan Pemerintah mengklaim, UU Omnibus Law Cipta Kerja mendesak untuk merangsang
investasi, menyerap banyak tenaga kerja, dan menggerakkan perekonomian selagi kegiatan
ekonomi lesu akibat pandemi COVID-19 . Namun kalangan buruh/pekerja dan kelompok
masyarakat sipil menganggap regulasi baru itu mengancam hak-hak kaum pekerja.
Dua partai politik di parlemen, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, menentang
pengesahan UU Cipta Kerja, bersikap serupa dengan kalangan pekerja dan kelompok masyarakat
sipil lainnya. Sayangnya suara mereka minoritas dan keputusan pun sudah ditetapkan.
Pro dan kontra tentang UU Cipta Kerja itu menjadi salah satu topik berita yang paling banyak
dibaca oleh masyarakat sepanjang hari kemarin, sehari setelah Parlemen mengesahkannya.
Publik seolah ingin mencari tahu lebih banyak terutama tentang pasal-pasal yang dinilai
bermasalah.
180
