Page 184 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Judul Nilai Pemerintah-DPR Gegabah
Nama Media Indopos
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis nas
Tanggal 2020-10-07 05:24:00
Ukuran 92x135mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 26.496.000

News Value Rp 79.488.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber
negative - PS Kuncoro (Ketua Umum PP Indonesia Power) Kami menyesalkan sikap pemerintah
dan DPR yang seperti kejar setoran mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi
undang-undang pada sidang paripurna, Senin (5/10)

negative - PS Kuncoro (Ketua Umum PP Indonesia Power) Kami sudah berkali-kali menyampaikan
dampak buruk kalau Omnibus Law dilakukan. Tetapi aspirasi kami hanya masuk telinga kiri dan
keluar kuping kanan. Sebelumnya, DPR berjanji menjadikan putusan MK sebagai pegangan
dalam penyusunan UU Cipta Kerja, tapi nyatanya dalam pembahasan Subkluster
Ketenagalistrikan janji tersebut terlupakan

Ringkasan

SEMENTARA serikat pekerja sektor ketenagalistrikan kecewa dengan Omnibus Law atau UU Cipta
Kerja (Ciptaker). Pasalnya, penetapan RUU Ciptaker menjadi UU terburu-buru. "Kami
menyesalkan sikap pemerintah dan DPR yang seperti kejar setoran mengesahkan Omnibus Law
RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang pada sidang paripurna, Senin (5/10)," tutur Ketua
Umum PP Indonesia Power (IP) PS Kuncoro, di Jakarta, Selasa (6/10). Serikat pekerja atau
serikat buruh sektor kelistrikan meliputi SP PLN Persero, PP Indonesia Power, SP PJB, SPEE-
FSPMI, dan Serbuk Indonesia. Omnibus Law Ciptaker sebut Kuncoro berpotensi melanggar tafsir
konstitusi, terutama dalam Subkluster Ketenagalistrikan. Di mana, putusan MK No. iil/PUU-
XIII/20i5, tidak digunakan sebagai rujukan pada UU Ciptaker.

NILAI PEMERINTAH-DPR GEGABAH

SEMENTARA serikat pekerja sektor ketenagalistrikan kecewa dengan Omnibus Law atau UU Cipta
Kerja (Ciptaker). Pasalnya, penetapan RUU Ciptaker menjadi UU terburu-buru. "Kami
menyesalkan sikap pemerintah dan DPR yang seperti kejar setoran mengesahkan Omnibus Law
RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang pada sidang paripurna, Senin (5/10)," tutur Ketua
Umum PP Indonesia Power (IP) PS Kuncoro, di Jakarta, Selasa (6/10). Serikat pekerja atau
serikat buruh sektor kelistrikan meliputi SP PLN Persero, PP Indonesia Power, SP PJB, SPEE-

183