Page 183 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 183
memilih dari berbagai model yang ada, tapi harus mendasarkan kriteria sesuai dengan konstitusi,
yakni harus mencangkup seluruh rakyat, memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu.
Pasal 57 huruf E (1) UU BPJS mengatur ketentuan fungsi PT ASABRI (persero) sebagai jaminan
sosial bagi anggota TNI-Polri. Sementara itu, Pasal 65 ayat 1 menyebutkan pengalihan program
ASABRI dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 2029.
Kedua ketentuan tersebut diuji materi ke MK oleh Mayjen TNI (Purn) Endang Hairudin, Laksma
TNI (Purn) M Dwi Purnomo, Marsma TNI (Purn) Adis Banjere, dan Kolonel CHB (Purn) Ir Adieli
Hulu.
Mereka pensiunan atau purnawirawan TNI yang keseluruhan nya ialah peserta program ASABRI
dan merasa hak konstitusional mereka dirugikan karena adanya potensi penurunan manfaat
yang akan diterima dari program ASABRI seperti santunan kematian yang tidak akan diterima
jika dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
Oce Madril yang juga ahli dalam persidangan tersebut berpendapat negara menghendaki adanya
sebuah badan yang mencerminkan kehadiran langsung negara untuk mengurus jaminan sosial.
Keberadaan BPJS Ketenagakerjaan, imbuhnya, merupakan badan hukum publik yang ditujukan
menyelenggarakan jaminan sosial.
Saat menanggapi itu, hakim konstitusi Enny Nurbaningsih menuturkan hal yang dipersoalkan
pemohon ialah adanya kekhawatirkan keberlangsungan, kenyamanan, dan manfaat yang
diperoleh dari jaminan sosial ASABRI. Ia meminta ahli menjabarkan perbedaan sistem jaminan
sosial yang ada di negara demokratik konstitusional dan otoriter. (Ind/P-1).
182
