Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2019
P. 49
"Seperti diketahui, proses mendapatkan sertifikasi cukup mahal sehingga akses
pekerja terbatas utk sertifikasi. Dengan adanya JPS, maka pekerja lebih mudah
mendapatkan sertifikasi," katanya.
Lebih lanjut, Timboel menuturkan JPS harus didukung oleh database pekerja yang
memiliki kompetensi dan sertifikasi sehingga pemerintah bisa menyalurkan SDM
yang ada ke pelaku industri.
"JKP dan JPS harus segera direalisasikan dengan mengajak kalangan serikat pekerja
dan pengusaha," ucapnya.
Kendati demikian, Timboel berharap pemerintah tak memotong iuran BPJS
Ketenagakerjaan para pekerja untuk membiayai dua program baru ini. Menurutnya,
dana JPS bisa berasal dari APBN dan dana JKP bisa berasal dari pengusaha dan
bukan memotong iuran tenaga kerja.
JKP, lanjutnya, semestinya dikelola sendiri sebagai sebuah program jamsos
tersendiri yang merupakan iuran dari pengusaha.
Pasalnya, JKP ini kan semacam jaminan sosial PHK sehingga pekerja yang
mengalami PHK mendapatkan manfaat dari BPJS-TK.
"Nah, untuk JKP pengusaha harus mengiur sebagai pengganti pesangon sehingga
pekerja mendapat kepastian pesangon ketika mengalami PHK. Bukan seperti saat ini
yang ngurus PHK bisa sampai Makamah Agung yang lama dan mahal," tuturnya.
Sementara itu, sambungnya, biaya untuk JPS bisa berasal dari iuran yang
dibayarkan dari APBN/APBD sehingga pekerja bisa meningkatkan keterampilannya.
Pasalnya, JPS merupakan strategi pemerintah untuk meningkatkan SDM angkatan
kerja dan menjadi fokus peningkatan SDM pada Pemerintahan Jokowi di periode
kedua ini.
"Saya khawatir kalau JSP dibebankan lagi ke pengusaha, baik iuran naik atau dibuat
iuran tersendiri, maka pengusaha akan menjadi keberatan," ujar Timboel.
Page 48 of 114.
