Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2019
P. 48
Title JAMINAN KORBAN PHK: PEKERJA TAK MAU IURAN BPJS-TK DITAMBAH
Media Name bisnis.com
Pub. Date 15 Agustus 2019
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190815/12/1136876/jaminan-korban-phk -pekerja-
Page/URL
tak-mau-iuran-bpjs-tk-ditambah
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA -- Kalangan pekerja mengusulkan agar biaya penambahan program
jaminan BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan
Jaminan Pelatihan dan Sertifikasi (JPS), dibebankan pada anggaran negara.
Untuk diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan ingin jaminan sosial yang dikelola
BPJS Ketenagakerjaan ditambah lagi dengan dua program baru, yakni Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Pelatihan dan Sertifikasi (JPS).
Dua program itu digadang-gadang bisa menjadi instrumen negara untuk melindungi
warganya, terutama di tengah disrupsi ekonomi yang membuat pasar tenaga kerja
menjadi sangat dinamis.
Sekjen Organisasi Serikat Pekerja Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan
rencana dibentuknya JKP dan JPS merupakan hal baik di tengah kondisi hubungan
industrial yang tertekan dinamika ekonomi dunia dan era digitalisasi.
Menurutnya, dengan adanya JKP, pekerja akan mendapatkan kepastian untuk
memperoleh hak menyambung hidupnya dan keluarganya ketika menghadapi
pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Saya kira JKP ini lebih disesuaikan dengan jaminan PHK sehingga proses
penyelesaian hubungan industrial bisa lebih mudah," ujarnya kepada , Kamis
(15/8/2019).
Lalu, dengan adanya JPS, pekerja yang mengalami PHK atau yang masih bekerja
bisa meningkatkan keterampilannya sehingga daya tawarnya meningkat ketika
mencari pekerjaan baru.
Page 47 of 114.
