Page 158 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 JUNI 2020
P. 158
Menteri Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Edaran No.M/7/AS.02.02/V/2020 tentang
Rencana Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. Untuk memastikan
agar tempat kerja aman bagi buruh, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta pengawas
ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah untuk melakukan berbagai upaya pencegahan dan
pengendalian Covid-19 di tempat kerja.
Ida memerintahkan pengawas ketenagakerjaan mendorong kepatuhan pelaku usaha dalam
menerapkan norma ketenagakerjaan melalui pencegahan, saran, deteksi dini, dan penegakan
norma-norma ketenagakerjaan. "Dunia usaha harus tetap berjalan, namun para pekerja juga
harus dipastikan aman. Di sinilah pentingnya peran pengawasan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) untuk memastikan pelindungan terhadap pekerja di tengah pandemi Covid-19," ujar
Ida Fauziyah, Senin (15/6/2020).
Dia mengingatkan pengawas untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan kader norma
ketenagakerjaan di perusahaan. Kader tersebut merupakan mitra strategis untuk memastikan
norma kerja di perusahaan dipatuhi. Intinya, harus tercipta situasi kerja yang kondusif dimana
perusahaan tetap berproduksi dan hak-hak pekerja terlindungi.
Menurut Ida dalam hal pengawasan ketenagakerjaan, persoalan lama yang masih menjadi
tantangan yakni jumlah petugas pengawas yang belum ideal dibandingkan obyek pengawasan.
Untuk mengatasi persoalan ini dibutuhkan inovasi yang didukung teknologi informasi. Melalui
cara ini Ida yakin kerja pengawasan makin ringan dan optimal, serta memudahkan partisipasi
publik.
Mengacu data wajib lapor ketenagakerjaan, Ida mencatat ada 252.880 perusahaan dengan total
tenaga kerja 13.138.048 orang. Mengacu Permenaker No.33 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Permenaker No.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Permenaker No.33 Tahun 2016 disebutkan setiap pengawas wajib memeriksa paling sedikit 5
perusahaan setiap bulan atau 60 perusahaan dalam satu tahun.
"Dengan jumlah pengawas ketenagakerjaan saat ini yang hanya sekitar 1.574 orang, pengawas
hanya mampu mengawasi 103.680 perusahaan atau 40,9 persen dari jumlah perusahaan," kata
Ida.
157
