Page 167 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 JUNI 2020
P. 167
"Sesuai persetujuan Bapak Presiden." "Program bansos sembako maupun uang tunai ini akan
dilanjutkan hingga Bulan Desember," ujar Mensos saat menyerahkan bantuan bagi
pekerja/buruh terdampak PHK , di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Rabu
(17/6/2020) Namun demikian, Juliari membenarkan ada pengurangan nominal yang semula
dibagikan Rp 600 ribu per bulan, menjadi Rp 300 ribu per bulan.
"Nilainya memang dikurangi dari Rp 600 ribu per bulan menjadi Rp 300 ribu per bulan,"
tambahnya.
Bantuan uang tunai tersebut diberikan kepada pekerja terdampak di luar Jabodetabek.
Sedangkan untuk wilayah Jabodetabek, Kemensos memberikan bantuan berupa paket sembako.
Hari ini Kemensos kembali memberikan bantuan sembako untuk pekerja/buruh terdampak yang
di-PHK atau dirumahkan karena pandemi Covid-19.
Ada 223.213 bantuan paket dibagikan kepada para pekerja/buruh terdampak PHK maupun
dirumahkan yang sudah tervalidasi di Kemnaker.
Bantuan diberikan langsung oleh Menaker Ida Fauziyah bersama Mensos di kantor Kemenaker,
Jakarta Selatan.
Paket bantuan tersebut diberikan secara simbolis pada 13 penerima yang diwakili ketua serikat
pekerja masing-masing sektor pekerja.
Mensos meyakini bantuan sosial yang disalurkan melalui Kemenaker tidak akan salah sasaran.
"Saya bangga bisa bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan." "Karena saya yakin,
kementerian ini adalah salah satu kementerian yang paling repot." "Begitu Bu Menteri
menghubungi saya, saya langsung menyanggupi karena kalau disalurkan Kemenaker bantuan
ini saya yakin tidak akan salah sasaran," ujarnya Berdasarkan data yang di validasi Kemenaker,
ada sekitar 1,7 juta pekerja / buruh yang terdampak di-PHK maupun dirumahkan, dan 1,2 juta
pekerja/buruh yang masih dalam proses validasi.
Mensos masih akan membuka ruang jika diminta untuk kembali memberikan bantuan kepada
pekerja/ buruh ter-PHK atau dirumahkan yang datanya sudah divalidasi.
"Kami berbicara pada Bu Menteri, jika ada tambahan data yang sudah divalidasi, kita akan
kembali berikan bantuan," paparnya.
Sebelumnya, pemerintah merevisi Perpres 54/2020 yang salah satunya memuat postur APBN
2020.
Dalam Perpres hasil revisi, biaya penanganan pandemi Covid-19 mencapai Rp 677,2 triliun.
Sebelumnya, pemerintah pada April lalu memutuskan menambah alokasi APBN 2020 sebesar
Rp 405,1 triliun untuk menangani Covid-19.
"Biaya penanganan Covid-19 yang akan tertuang dalam revisi Perpres adalah diidentifikasikan
sebesar Rp 677,2 triliun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai rapat terbatas bersama
Presiden, Rabu (3/6/2020).
Total anggaran Covid-19 tersebut terdiri dari bidang kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun.
Dana itu digunakan untuk belanja penanganan Covid-19, tenaga medis, santunan kematian,
bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional, pembiayaan gugus tugas, dan insentif
perpajakan di bidang kesehatan.
166
