Page 168 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 JUNI 2020

"Lalu untuk perlindungan sosial yang menyangkut program PKH, sembako, bansos untuk
Jabodetabek, bansos nonJabodetabek, kartu prakerja." "Diskon listrik yang diperpanjang
menjadi enam bulan, dan logistik untuk sembako serta BLT dana desa, itu mencakup Rp 203,9
triliun," tuturnya.

Ketiga, untuk dukungan kepada UMKM dalam bentuk subsidi bunga, penempatan dana untuk
restrukturisasi, dan mendukung modal kerja bagi UMKM yang pinjamannya sampai Rp 10 miliar.

Serta, belanja untuk penjaminan terhadap kredit modal kerja darurat.

"Kalau pakai kata-kata Presiden, kredit modal kerja yang diberikan untuk UMKM di bawah Rp
10 miliar pinjamannya." "Itu dukungan di dalam APBN mencakup Rp 123,46 triliun," terangnya.

Keempat, untuk insentif dunia usaha agar mereka mampu bertahan dengan melakukan relaksasi
di bidang perpajakan dan stimulus lainnya, mencapai Rp 120,61 triliun.

Kelima, untuk bidang pembiayaan dan korporasi termasuk di dalamnya PMN, penalangan untuk
kredit modal kerja darurat untuk non-UMKM padat karya.

Serta, belanja untuk premi risiko bagi kredit modal kerja bagi industri padat karya yang
pinjamannya Rp 10 miliar-Rp 1 triliun, termasuk penjaminan untuk beberapa BUMN, dana
talangan sebesar Rp 44,57 triliun.

"Itu masuk kategori pembiayaan korporasi, baik BUMN, korporasi padat karya di atas Rp 10
miliar-Rp 1 triliun, dan untuk non padat karya," jelasnya.

Terakhir, anggaran Covid-19 diperuntukkan juga bagi dukungan bagi sektoral maupun
kementerian dan lembaga serta pemda, dengan nilai mencapai Rp 97,11 triliun.

"Jadi total penanganan covid-19 adalah Rp 677,2 triliun," ucap Sri Mulyani.

Tampung Program PEN Pemerintah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun
2020 yang memuat postur APBN, setelah adanya Pandemi Covid-19.

Perpres direvisi untuk menampung program Pemulihan Ekonomis Nasional (PEN) yang
sebelumnya tidak diatur.

"Karena dalam perpres awal lebih fokus pada krisis bidang kesehatan dan bansos kepada
masyarakat." "Serta bagian ketiga mengenai ekonomi dan keuangan serta pemulihannya akan
tertuang dalam revisi perpres ini," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai rapat terbatas,
Rabu (3/6/2020).

Pemulihan Ekonomi Nasional nantinya akun diatur secara tekni melalui PP 23 tahun 2020.

Terdapat 4 modalitas ditambah instrumen APBN untuk mendukung program pemulihan
tersebut.

"Kita bahas pada hari ini mengenai PEN itu melalui 4 modalitas." "Yakni PMN (penanaman
modal negara), penempatan dana pemerintah di perbankan, investasi pemerintah, penjaminan,"
"Plus belanja-belanja negara yang ditujukan untuk menjaga dan memulihkan ekonomi nasional
akibat Covid-19," paparnya.

Sri Mulyani menegaskan, pemerintah telah melakukan konsultasi dengan sejumlah lembaga
dalam merevisi Perpres 54/2020 mengenai postur APBN, serta penetapan program pemulihan
ekonomi nasional tersebut.
Baik itu dengan Komisi XI DPR, maupun antar-lembaga di dalam pemerintah itu sendiri.

167