Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 JUNI 2020
P. 22
KEPADA PARA BURUH CHINA SILAKAN KULI LAGI DI SINI!!!
RESTU Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan soal kedatangan 500 TKA
China ke Konawe, Sulawesi Tenggara, tak bisa dibendung. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi
yang sebelumnya menolak, kini melunak. Dengan izin dari Luhut, para buruh China, silakan kuli
lagi di sini!
Di tahap awal, ada 146 TKA China yang akan datang. Mereka merupakan tenaga ahli untuk
memasang alat produksi di perusahaan smelter nikel di Kabupaten Konawe. Rencananya,
mereka akan tiba di Bandara I laluoleo. Kota Kendari, 23 Juni nanti.
Ali Mazi beralasan, perubahan sikapnya terjadi setelah menghitung untung rugi dari investasi
PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di daerahnya. Dia bilang, pembangunan smelter nikel
oleh perusahaan asal China di Konawe itu dapat menyerap ribuan pekerja lokal. Sebab, setiap
TKA China yang kerja akan didampingi 5 sampai 7 buruh lokal.
Ia pun memaklumi jika perusahaan tersebut harus mendatangkan 500 TKA China.
"Karena mereka menggunakan produk dari China, bahasanya China. Semua kita kan ndak bisa,"
kata Ali, di Kendari, seperti dilansir Antara, Selasa kemarin.
Politisi Partai Nasdem itu meyakini, kedatangan 500 TKA China bisa menekan angka
pengangguran dan kemiskinan di daerahnya. Apalagi investasi yang dibawa cukup besar,
mencapai Rp 42
triliun. "Kita punya APBD aja cuma Rp 4,2 triliun. Nah kita harus jaga kalau seperti itu," tuturnya.
Pernyataan Ali ini bertolak-belakang dengan yang disampaikannya pada April lalu. Ketika itu, ia
bersama DPRD setempat sepakat menolak kedatangan 500 TKA China.
Alasannya, bertentangan dengan suasana kebatinan masyarakat. "Meskipun rencana
kedatangan TKA tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat," katanya, ketika itu.
Komentar Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa bahkan lebih tajam. Selain menolak, ia juga
membeberkan rayuan Luhut yang menjajikan bantuan terkait kedatangan TKA China. "Men-ko
Maritim katakan, 'sudah Ker, apa
yang kau minta kami siapkan' tapi sampai sekarang kenyataannya juga belum ada, bagaimana
kita ini?" kesal Kery kepada salah satu stasiun televisi swasta, beberapa waktu lalu.
Juru bicara Menko Marves, Jodi Mahardi, memastikan 500 TKA China yang masuk ke Sulawesi
Tenggara itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mulai dari rekomendasi Komite
Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) sampai regulasi pembatasan TKA selama
masa Covid-l9. "Misalnya, persyaratan kesehatan seperti karantina di negara dan wilayah ketiga
dan karantina di Indonesia, dan persyaratan lainnya," kata Jodi, kemarin.
Anggota Komisi VI DPR Herman
Khaeron masih belum setuju dengan kedatangan 500 TKA China itu. Politisi Partai Demokrat ini
mengingatkan agar pemerintah mengantisipasi investasi China yang membawa misi seperti
"bedol desa" atau transmigrasi.
21
