Page 231 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 JUNI 2020
P. 231
DPR belum optimal karena masih fokus pada covid-19. Terlambat sedikit tidak apa-apa, tapi
lebih baik hasilnya. Ayo kita duduk bareng, kami siap memberikan input," kata Umarsyah dalam
keterangan resmi, Rabu (17/6).
Ia mengatakan, peraturan perundang-undangan pada hakikatnya adalah hasil kesepakatan
sosial. Salah satu mekanisme yang perlu dilakukan adalah DPR melakukan dialog untuk
menerima masukan strategis terkait RUU Cipta Kerja.
Dengan komunikasi intensif antara DPR dan masyarakat, Umarsyah optimistis akan lahir
undang-undang yang menjawab persoalan masyarakat di tingkat akar rumput.
"Kalau diprosesnya benar dan DPR mau dengar dan mengenali persoalan di bawah, saya
optimistis akan lahir Undang-Undang Cipta Kerja yang menjawab persoalan di UMKM. Karena
sebenarnya persoalan ini bukan persoalan baru, ini persoalan lama yang berada di tataran
UMKM," terangnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah menyepakati pembahasan Omnibus Law. Tujuan
produk hukum itu adalah menyederhanakan UU dan peraturan guna menggenjot perekonomian
sehingga bisa menumbuhkan investasi sehingga menyerap tenaga kerja.
Kendati, penolakan terhadap RUU tersebut sempat muncul dari berbagai pihak. Saat ini, DPR
dan Presiden sepakat mencoret isu ketenagakerjaan dari RUU itu, namun pasal-pasal lain tetap
dilanjutkan pembahasannya oleh DPR. (A-2).
230
