Page 226 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 JUNI 2020
P. 226
16 TAHUN RUU PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA BELUM DISAHKAN
KETUA Umum Kowani, Giwo Rubianto meminta DPR dan Pemerintah segera mengesahkan
Rancangan Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU-PRT).Pasalnya RUU
tersebut sudah sejak 2004 dan hingga kini belum juga disahkan.
"RUU PRT ini sudah 16 tahun kita perjuangkan demi hak-hak kesetaraan nasib saudara saudara
kita para pekerja rumah tangga. Kowani sebagai organisasi kaum perempuan mendukung dan
memperjuangkan agar RUU PRTmenjadi Undang-Undang," kata Giwo Rubianto pada Webinar
bertema Memperingati hari Pekerja Rumah Tangga Internasionak, Selasa (16/6).
Giwo Rubianto menggarisbawahi dalam implementasi Pancasila terdapat sila Keadilan Sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia yang mencerminkan kesetaraan dan kesamaan hak kaum
perempuan termasuk pekerja rumah tangga sebagai warga bangsa. Dia mengajak elemen
bangsa untuk mengubah mindset atau pola pikir bahwa PRT merupakan pekerjaan mulia. Dan
posisi PRT tetaplah sebagai warga negara berkedudukan mulia.
Giwo mengutarakan Kowani bersama Komnas Perempuan dan JALA PRT telah menggelar
roadshow dengan berbagai organisasi wanita lainnya seperti wanita Kristen dan wanita Katolik
serta wanita Kosgoro.
"Mereka semua dapat memahami tentang pentingnya RUU PRT digulirkan yang dapat memberi
perlindungan," ujarnya.
Ia juga mengingatkan hingga saat ini belum ada regulasi UU PRT maka banyak terhadi
pekanggaran yang melecehkan PRT.
Dengan adanya UU PRT maka para PRT bisa mendapatkan perlindungan hukum.
"Jadi para PRT kita jangan ditinggalkan dalam pembangunan SDM Indonesia.Jika pekerja asing
saja diberi perlindungan. Maka selayaknya pula PRT kita.mendapat keadilan dan
perlindungannya. Karena sebagai perempuan mereka ibu bangsa juga," tandas Giwo
yang.pernah menjadi Ketua KPAI itu.
Dalam kesempatan sama Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya berkomitmen
dapat segera menyelesaikan RUU Perlindungan PRT tersebut.
"Ini menjadi moral obligation, kami akan berupaya turut mengantarkannya hingga sidang
paripurna DPR," kata Willy yang juga anggota Fraksi Partai NasDem.
Willy juga meminta kalangan pegiat dan aktivis organisasi perempuan melakukan komunikasi
dengan fraksi-fraksi lainnya di DPR.
RUU Perlindungan PRT telah masuk dalam RUU Prolegnas Prioritas 2020. Hal ini dinilai sebagai
pencapaian yang sudah sangat maju.
Komisioner Komnas Perempuan Theresia Iswarini menegaskan Komnas Perempuan
memandang penting perlindungan bagi PRT melalui UU Perlindungan PRT. Dia mengakui masih
banyak tantangan mewujudkannya.
"Maka RUU ini mesti diperjuangkan sejalan dengan mandat Komnas Perempuan untuk
perlindungan kaum perempuan dari kekerasan dan kesetaraan HAM," tegasnya.
Koordinator Nasional Jala PRT Lita Anggraeni berharap pembahasan dapat segera disahkan
menjadi undang-undang pada tahun ini. Ini penting mengingat belum adanya perlindungan
hukum dari pemerintah.
225
