Page 26 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2021

UMK 2022 DITETAPKAN NOVEMBER

TANJUNG REDEB - Rangkaian tahapan penetapan upah minimum kabupaten (UMK) Berau,
rencananya dimulai Oktober, hingga finalnya pada November nanti. Sebelum diputuskan,
terlebih dulu harus menunggu penetapan upah minimum provinsi (UMP).

"Karena nilai UMK tidak boleh lebih kecil dari UMP. Karena itu memang acuannya," terang Kepala
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau Junaidi, Senin (4/10).

Ia menuturkan, penetapan UMK juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan. Junaidi melanjutkan, PP Nomor 36 Tahun 2021 mengatur,
insentif dapat diberikan pengusaha kepada buruh dalam jabatan atau pekerjaan tertentu.

"Penetapan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memerhatikan
produktivitas dan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Junaidi melanjutkan, proses penetapan kadang sampai berpekan-pekan, mengingat kerap terjadi
ketidaksamaan keinginan dewan pengupahan dan juga buruh. Sehingga, tunggu ada kata
sepakat baru diusulkan kepada Bupati. Kemudian diserahkan ke Gubernur. "Kalau pembahasan
dimulai pekan kedua di Oktober ini," ucapnya.

Disinggung mengenai, apakah ada kemungkinan kenaikan UMK, Junaidi tidak menampik.
Kemungkinan ada kenaikan, melihat tren harga batu bara yang terus meroket. Namun, ia tidak
berani memastikan, mengingat Berau baru saja dihajar badai Covid-19. "Iya benar, tapi tidak
menutup kemungkinan bisa naik dan turun," paparnya.

Dijelaskannya, sesuai keputusan Gubernur Kalimantan Timur, Is-ran Noor, UMK Berau Tahun
2021. Dalam SK Nomor 560/K.656/2020 itu, UMK Berau tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp
3.412.331, atau naik Rp 25.738 dibanding UMK 2020 yang hanya sebesar Rp 3.386.593.
"Memang tahun ini naik, sekitar 0,76 persen," tambahnya.

Junaidi menuturkan, penetapan UMK sendiri, tidak bisa diputuskan satu pihak saja. Penetapan
UMK ini, lanjutnya, sesuai Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta
diatur Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. "Yang menentukan
UMK itu Gubernur setelah ada kesepakatan dari Dewan Pengupah," ungkapnya.

Lebih lanjut, terkait naik atau tidaknya UMK 2022 mendatang, semua bergantung dari hasil rapat
yang akan digelar ke depannya. "Kita akan fasilitasi, untuk keputusan semua ada di Gubernur,
apakah disetujui atau tidak," pungkasnya. (hmd/ind/kl5)

DAYAT/BP

Junaidi

25