Page 31 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2021

Larangan penarikan JHT di BP Jamsostek bagi korban PHK itu dilakukan melalui revisi Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan
Persyaratan Pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT).

Dalam pemberitaan Kontan.co.id sebelumnya, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial (PHI-Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro
Putri mengatakan, melalui merevisi Permenaker No 19 Tahun 2015, pegawai yang terkena PHK
tidak akan bisa lagi mencairkan atau klaim JHT BP Jamsostek.

"Pada hakikatnya, JHT adalah tabungan masa tua, jadi pemerintah akan kembalikan sesuai
fungsinya," ujar dia, Selasa (28/9) Nah, sebelum larangan pencairan/klaim JHT berlaku, saat ini
pekerja/buruh peserta BPJS Ketenagakerjaan / BP Jamsostek bisa memanfaatkan fasilitas
tersebut. Bagi yang ingin mengajukan klaim kepada BPJS Ketenagakerjaan ada beberapa kriteria
yang harus diperhatikan.

Misalnya untuk klaim JHT, peserta BPJS Ketenagakerjaan yang bisa mengajukan di antaranya
mencapai usia 56 tahun, mengalami cacat total tetap, berhenti bekerja (mengundurkan diri atau
PHK), kepesertaan minimal 10 tahun untuk klaim sebagian dari 10 persen atau 30 persen.

Syarat lain pencairan JHT adalah karena pemohon klaim akan meninggalkan Indonesia untuk
selamanya. Ini berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA).
Mengutip pemberitaan , syarat / dokumen untuk mencairkan / mengajukan klaim JHT bagi yang
mengundurkan diri, terkena PHK dan WNI yang ingin keluar dari Indonesia yakni: Bagi peserta
BP Jamsostek yang pensiun, pengajuan klaim JHT selain dokumen di atas, juga dibutuhkan surat
keterangan pensiun. Kemudian, untuk pengajuan klaim JHT 10 persen, perlu melampirkan surat
keterangan masih aktif bekerja atau surat keterangan berhenti bekerja. Pengajuan klaim JHT 10
persen ini bakal dikenakan pajak progresif apabila jarak pengambilan lebih dari 2 tahun.

Adapun untuk pengajuan klaim JHT sebesar 30 persen, syarat tambahan klaim JHT selain surat
keterangan masih aktif bekerja atau berhenti dari perusahaan, juga diperlukan dokumen
perbankan serta buku tabungan bank kerja sama pembayaran JHT 30 persen untuk kepemilikan
rumah.

Sementara bagi WNA yang ingin meninggalkan wilayah NKRI, dokumen yang diperlukan untuk
klaim JHT adalah Kartu kepesertaan BP Jamsostek, paspor yang masih berlaku, Kartu Izin Tinggal
Sementara (KITAS), buku tabungan, surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia, surat
keterangan berhenti bekerja atau surat kontrak kerja, serta NPWP.

Terdapat dua cara untuk mencairkan / mengajukan klaim JHT, pertama langsung datang ke
Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan (offline) dan klaim secara daring (online). Bagi yang ingin
mengajukan klaim JHT secara fisik atau offline berikut prosedurnya: Di masa pandemi ini, BPJS
Ketenagakerjaan juga bisa melayani pengajuan klaim JHT secara daring / online. Cara pengajuan
klaim JHT online sebagai berikut: Demikian cara dan syarat dan mencairkan / klaim JHT di BP
Jamsostek secara online maupun offline. Namun, sesuai fungsinya, lebih baik dana JHT dicairkan
saat usia pensiun mendatang.

30