Page 58 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2021

Pada Apel dan Doa Bersama secara virtual hari ini, Ida menjelaskan dalam mewujudkan hal
tersebut, internal Kemnaker harus melakukan pembenahan pegawai menuju birokrasi berkelas
dunia di tahun 2024 dalam bentuk transformasi (struktural, kultural, dan digital), adaptasi
(kebijakan dan kompetensi), dan adopsi (sistem dan teknologi).

Selain itu, kata Ida, internal pegawai Kemnaker juga harus mempunyai ekspektasi untuk menjadi
ASN yang bertalenta, yakni terbukanya kesempatan mengembangkan diri, terbukanya
kesempatan untuk pengembangan karier, kesejahteraan melalui sistem pengakuan dan
penghargaan yang adil, dan adanya rasa bangga untuk berkontribusi dalam melayani bangsa.

Lebih lanjut ia mengemukakan Kemnaker telah memiliki Whistle Blowing System yang dapat
diakses melalui tautan https://wbs.kemnaker.go.id/.

Whistle Blower System adalah sistem yang dijalankan oleh Kemnaker untuk memproses
pelaporan pengaduan pelanggaran yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, kolusi,
nepotisme, penyalahgunaan wewenang atau jabatan, dan pelanggaran kode etik yang dilakukan
ataupun melibatkan pejabat atau pegawai Kemnaker.

"Jadi, masyarakat dapat melaporkan pengaduan pelanggaran yang dilakukan atau melibatkan
pejabat atau pegawai Kemnaker," ucapnya.

Diungkapkannya, pihaknya terus mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mengawasi
pelaksanaan program Pemerintah melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) yang dapat diakses
pada tautan https://www.lapor.go.id/ dengan menyampaikan pengaduan melalui SP4N-LAPOR!
pada laman/website dan media sosial yang dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Ia juga berpesan kepada seluruh pimpinan unit kerja agar senantiasa mengingatkan dan
memastikan kembali bahwa seluruh ASN memahami area rawan korupsi, dengan menyampaikan
hal ini pada berbagai kesempatan acara seperti apel, rapat, maupun pertemuan resmi lainnya.
"Kita juga harus mengoptimalkan fungsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk
selalu mengawasi sekaligus mengingatkan setiap unit kerja dan ASN tentang area rawan korupsi
mulai, dari perencanaan anggaran hingga mekanisme pengadaan barang dan jasa, dan area
lainnya yang dapat memunculkan praktik KKN," ucapnya.

57