Page 60 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2021
P. 60
Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) Nomor 188 tentang
Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan.
Sekjen Kemanker Anwar Sanusi menjelaskan bahwa konvensi itu merupakan standar
ketenagakerjaan internasional yang ditujukan untuk memastikan para pekerja yang bekerja di
atas kapal perikanan memiliki kondisi kerja yang layak, menurut pernyataan resmi yang diterima
di Jakarta pada Senin.
"Pertemuan pada hari ini merupakan rapat konsolidasi internal Kemnaker dalam rangka
menyikapi perlu tidaknya Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188," ujar
Sekjen Kemanker Anwar saat memimpin rapat pembahasan Konvensi ILO No.188 secara virtual,
pada Senin.
Dia menegaskan pentingnya pelindungan bagi awak kapai perikanan melalui mekanisme
penguatan kerangka hukum nasional maupun dengan meratifikasi ketentuan internasional.1
Wacana ratifikasi juga dilatarbelakangi beberapa permasalahan dihadapi oleh pekerja di sektor
penangkapan ikan seperti tindakan kerja paksa atau perbudakan dan adanya beberapa kasus
ketenagakerjaan yang menimpa Awak Kapal Perikanan Indonesia (AKPI) Berdasarkan data ILO,
sampai saat ini baru 19 negara anggota ILO yang meratifikasi Konvensi ILO No.188 itu. Namun,
Anwar mengatakan bahwa ke-19 negara tersebut bukan merupakan negara tujuan penempatan
AKPI.
Di tingkat nasional sendiri, pengaturan bagi awak kapal perikanan sebagian telah diatur dalam
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.
Sedangkan untuk awak kapai perikanan migran sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 64
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, telah
disusun Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapai
Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.
Posisi akhir RPP itu sendiri telah disampaikan kepada Sekretaris Negara untuk penetapan oleh
Presiden pada 20 Mei 2020.
"Dalam beberapa kali, Kemnaker kembali menyampaikan sikap belum berencana meratifikasi
Konvensi ILO tersebut, hal ini dikarenakan adanya beberapa pertimbangan seperti tersebut di
atas," ujarnya.
Namun, dia menegaskan bahwa pemerintah senantiasa mendorong ratifikasi dan implementasi
instrumen hukum internasional terkait mobilitas tenaga kerja internasional dan hak-hak pekerja
migran.
"Untuk tujuan tersebut,, penguatan aspek regulasi agar patuh terhadap konvensi. Termasuk
koordinasi lintas sektoral dan penguatan kerangka hukum nasional harus dikedepankan sebagai
upaya dalam mengatur dan memberikan perlindungan bagi awak kapal perikanan," demikian
Anwar.
59
