Page 64 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2021
P. 64
INDONESIA BERSIAP RATIFIKASI KONVENSI ILO 188 UNTUK LINDUNGI AWAK
KAPAL PERIKANAN
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan komitmennya untuk meratifikasi
Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188 tentang Pekerjaan Dalam
Penangkapan Ikan.
Ratifikasi ini diperlukan sebagai upaya peningkatan pelindungan Awak Kapal Perikanan Indonesia
(AKPI), baik di dalam maupun luar negeri.
Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi menyampaikan Konvensi ILO 188 merupakan standar
ketenagakerjaan internasional yang ditujukan untuk memastikan para pekerja yang bekerja di
atas kapal perikanan memiliki kondisi kerja yang layak, khususnya terkait syarat dan kondisi
kerja, akomodasi dan makanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), layanan kesehatan, dan
jaminan sosial.
"Pertemuan pada hari ini merupakan rapat konsolidasi internal Kemnaker dalam rangka
menyikapi perlu tidaknya Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188," ujar
Anwar Sanusi saat memimpin rapat pembahasan Konvensi ILO 188 secara virtual, Senin (4/10).
Anwar Sanusi mengatakan wacana ratifikasi juga dilatarbelakangi adanya beberapa
permasalahan yang dihadapi oleh pekerja yang bekerja di sektor penangkapan ikan, yakni
tindakan kerja paksa atau perbudakan, dan adanya beberapa kasus ketenagakerjaan yang
menimpa AKPI.
Menurut, sejak diadopsi pada 2007 hingga 2020, Konvensi ILO 188 termasuk salah satu Konvensi
ILO yang tingkat ratifikasinya sangat rendah.
Berdasarkan data yang ada, hingga saat ini baru 19 negara anggota ILO yang telah meratifikasi
Konvensi ILO 188, tetapi semuanya bukan negara tujuan penempatan AKPI.
Akibatnya ratifikasi Konvensi ILO 188 oleh Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan dampak
signifikan dalam pelindungan APKI.
"Hal ini dikarenakan ratifikasi konvensi oleh satu negara hanya berlaku bagi negara tersebut,"
bebernya.
Anwar Sanusi menyebutkan, ke-19 negara telah meratifikasi Konvensi ILO tahun 2007, yaitu
Angola, Argentina, Bosnia and Herzegovina, Congo, Estonia, Prancis, Lithuania, Maroko, Namibia,
Norwegia, Senegal, Afrika Selatan, Thailand, dan Britania Raya.
"Terdapat beberapa negara yang masih berstatus not in force seperti Belanda, Polandia, dan
Portugal yang akan dimulai pada tahun 2020, serta Denmark yang akan dimulai tahun 2021.
Ditambah lagi satu negara belum entry into force," ungkapnya.
Anwar Sanusi mengatakan pengaturan bagi awak kapal perikanan sebagian telah diatur dalam
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.
Sedangkan untuk awak kapal perikanan migran sesuai amanat pasal 64 Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, telah disusun Rencana Peraturan
Pemerintah (RPP) tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapai Niaga Migran dan Awak
Kapal Perikanan Migran.
Posisi akhir RPP dimaksud telah disampaikan kepada Sekretaris Negara untuk ditetapkan
presiden pada 20 Mei 2020 lalu.
63
