Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 SEPTEMBER 2019
P. 43
Title TKI DILARANG BEKERJA INFORMAL DI NEGARA-NEGARA TIMUR TENGAH, INI ALASANNYA
Media Name jabar.tribunnews.com
Pub. Date 02 September 2019
https://jabar.tribunnews.com/2019/09/02/tki-dilarang-bekerja-informal- di-negara-
Page/URL
negara-timur-tengah-ini-alasannya
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Handhika Rahman TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU
- Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negara-negara timur
tengah masih rendah.
Hal tersebut diungkapkan Pengantar Kerja Balai Pelayanan, Penempatan dan
Perlindungan TKI (BP3TKI) Bandung di Indramayu, Budi Susanto saat ditemui
Tribuncirebon.comdi Lembaga Terpadu Satu Atap dan Penempatan dan
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (LTSA PPPMI) Indramayu, Senin (2/9/2019).
"Sekarang penempatan TKI ke semua negara timur tentang sudah tidak boleh,
sudah dilarang," ujar dia.
Dirinya menjelaskan pelarangan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor
260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada
Pengguna Perseorangan ke kawasan Timur Tengah .
Ada 19 negara yang termasuk kedalamnya, yakni Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Irak,
Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Sudan,
Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Yordania.
Budi Susanto menegaskan, peraturan tersebut khusus untuk tenaga kerja yang
informal atau TKI yang bekerja ke persorangan (pembantu rumah tangga).
Sedangkan untuk tenaga kerja formal dalam artian bekerja di perusahaan atau
pabrikan itu masih diperbolehkan. Alasan utamanya, ialah karena di negara-negara
timur tengah belum adanya regulasi mengenai perlindungan pekerja migran di
negara penempatan. Negara di kawasan Timur Tengah belum memiliki mekanisme
penyelesaian masalah pekerja migran asal Indonesia, baik berupa komitmen kuat
dalam memberikan perlindungan maupun undang-undang yang menjamin
perlindungan para TKI .
"Di negara sana belum ada undang-undang yang mengatur tentang pekerja yang
bekerja ke perorangan, kita juga belum ada MoU dan tidak bisa menjamin di sana,"
ucap dia.
Page 42 of 65.
