Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 SEPTEMBER 2019
P. 36
Title SELEWENGKAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN, 4 BOS TAMBANG DI KARIMUN
DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA
Media Name kompas.com
Pub. Date 17 September 2019
Page/URL https://regional.kompas.com/read/2019/09/17/15324351/selewengkan-iuran -bpjs-
ketenagakerjaan-4-bos-tambang-di-karimun-ditetapkan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
KARIMUN, KOMPAS.com - Empat bos perusahaan tambang granit PT Kawasan Dinamika
Harmonitama di Karimun, Kepulauan Riau, ditetapkan sebagai tersangka oleh
Penyelenggara Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Cabang Karimun.
Keempatnya berinisial IG, SY, MY dan HM yang diduga melakukan penyelewengan iuran
BPJS Ketenagakerjaan sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.
Penyidik Penyelenggara Bidang Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Kepri
Cabang Karimun, Ria Iswety membenarkan hal tersebut. Keempat pimpinan PT KDH itu
terbukti melanggar peraturan ketenagakerjaan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2011.
"Benar, ada 4 orang yang telah kami tetapkan sebagai tersangka, yaitu IG, MY, SY dan
HM," kata Ria, saat dihubungi, Selasa (17/9/2019).
Ria menuturkan, seharusnya iuran pekerja dibayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan, akan
tetapi pada kenyataannya iuran tersebut tidak disetorkan. Sehingga, para pekerja tidak
terdaftar dan tidak bisa mencairkan BPJS Ketenagakerjaan.
Ironisnya, gaji ataupun upah para pekerja perusahaan tersebut, hingga saat ini belum
dibayar oleh pihak perusahaan. Pihak pengawas akan melakukan pemeriksaan terhadap
empat unsur pimpinan KDH tersebut dengan status sebagai tersangka sebelum
dilimpahkan ke Jaksa.
"Belum dilimpahkan, kami akan periksa dan minta keterangan terlebih dahulu pada 4
pimpinan tersebut," ujar dia.
Tidak saja kepada 4 pimpinan tersebut, ke depan bisa saja kasus ini berkembang ke
yang lain, karena masih terus dikembangkan kasus ini.
Sebelumnya, PT KDH dilaporkan karyawannya atas dugaan iuran BPJS Ketenagakerjaan
tidak dibayarkan selama beberapa tahun.
Kasus tersebut juga sempat dilaporkan ke Polres Karimun sekitar awal tahun 2019. Juga
telah dirapatkan di DPRD Karimun. Berdasarkan hasil penelusuran pihak BPJS
Ketenagakerjaan, PT KDH diketahui menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan hingga
ratusan juta.
Page 35 of 65.
