Page 168 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2020
P. 168
Title RUU CIPTAKER JADI LANGKAH KONKRIT PEMULIHAN EKONOMI USAI COVID-19
Media Name beritasatu.com
Pub. Date 14 April 2020
https://www.beritasatu.com/ekonomi/620641/ruu-ciptaker-jadi-langkah-ko nkrit-
Page/URL
pemulihan-ekonomi-usai-covid19
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo menilai Rancangan
Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) adalah langkah konkrit pemerintah
untuk memastikan pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19 berakhir. RUU
Ciptaker setelah disahkan menjadi undang-undang (UU) akan memudahkan
pemerintah melakukan terobosan.
"RUU Cipta Kerja ini banyak diharapkan dan menjadi angin segar. Tentunya nanti
pemerintah bisa melakukan terobosan serta memberikan insentif yang jelas terkait
pemulihan ekonomi ini," kata Firman kepada wartawan, Selasa (14/4/2020).
Menurut Firman, dampak ekonomi akibat Covid-19 dirasakan oleh seluruh dunia.
Indonesia memang sepatutnya merespons permasalahan ekonomi ini dengan
segera. Apabila pemerintah dan DPR tidak membuat regulasi ekonomi memadai
atau terobosan yang mengimbangi negara lain, maka Indonesia akan ketinggalan
dan terpuruk.
"Target investasi bisa tidak tercapai, ekonomi kita tidak akan pulih, ditambah lagi
tenaga kerja yang sudah banyak menganggur akan terus bertambah dan sangat
sulit diatasi. Sekarang justru tepat kita melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja ini,"
ujar Firman.
Di sisi lain, Firman berharap saat ini setiap bidang harus menjalankan tugasnya
secara efektif. "Soal penanganan Covid-19 kan sudah ada gugus tugasnya, mereka
jalankan perihal penanganan kesehatan. Nah tim ekonomi juga harus jalankan
tugasnya, mempersiapkan dampak ekonominya, sehingga ketika semua ini berakhir,
kita sudah siap dan ekonomi juga pulih kondisinya," kata Firman.
Dalam ketentuan perundangan, Firman menyatakan bahwa pembahasan RUU
semestinya dapat diselesaikan dua kali masa sidang. DPR menargetkan RUU
Ciptaker bisa rampung dibahas tepat waktu. "Tentu kita juga harus libatkan
stakeholder, tapi harus dilihat juga bahwa ini kepentingan nasional," tegas Firman.
Page 167 of 251.
