Page 167 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2020
P. 167

Title          BALEG DPR: RUU CIPTAKER JADI LANGKAH KONKRIT UNTUK PEMULIHAN EKONOMI
               Media Name     okezone.com
               Pub. Date      14 April 2020
                              https://nasional.okezone.com/read/2020/04/14/337/2199191/baleg-dpr-ruu -ciptaker-
               Page/URL
                              jadi-langkah-konkrit-untuk-pemulihan-ekonomi
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive












               JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagio menilai
               Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker), merupakan langkah yang
               konkrit dari pemerintah untuk memastikan pemulihan ekonomi pasca-pandemi
               Covid-19.

               "RUU ini banyak diharapkan dan menjadi angin segar, tentunya nanti pemerintah
               bisa melakukan langkah konkrit dan terobosan serta memberikan insentif yang jelas
               terkait pemulihan ekonomi ini," kata Firman dalam keterangannya, Selasa
               (14/4/2020).

               Kata dia, pasca-pandemi Corona dampak ekonomi dirasakan oleh seluruh dunia dan
               Indonesia. Jika pemerintah dan DPR tidak segera membuat regulasi ekonomi yang
               memadai atau terobosan yang mengimbangi negara lain, maka Indonesia akan
               ketinggalan dan terpuruk dalam permasalahan ekonomi yang berkelanjutan pasca-
               pandemi.

               "Target investasi bisa tidak tercapai, ekonomi kita tidak akan pulih, ditambah lagi
               tenaga kerja yang sudah banyak menganggur akan terus bertambah dan sangat
               sulit diatasi. Sekarang justru tepat kita melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja ini,"
               sambungnya. Ia juga menambahkan, di tengah pandemi Covid-19 ini, justru tiap
               bidang harus menjalankan tugasnya secara efektif.

               "Soal penanganan Covid-19 kan sudah ada gugus tugasnya, mereka jalankan perihal
               penanganan kesehatan. Nah tim ekonomi juga kan harus jalankan tugasnya,
               mempersiapkan dampak ekonominya. Sehingga ketika semua ini berakhir, kita
               sudah siap dan ekonomi juga pulih kondisinya," katanya.

               Dalam ketentuan perundangan, sambung dia, bahwa pembahasan rancangan
               perundangan harusnya bisa diselesaikan dalam dua masa sidang. DPR menargetkan
               draf ini bisa selesai dibahas tepat waktu.

               "Tentu kita juga harus libatkan stakeholder, tapi harus dilihat juga bahwa ini
               kepentingan nasional," pungkasnya.
               (wal).



                                                      Page 166 of 251.
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172