Page 162 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2020
P. 162
teresbut digelar secara fisik dan virtual, Selasa (14/4).
"Kami akan tanya keseriusan pemerintah membahas RUU Ciptaker di saat situasi
seperti sekarang ini," ujar Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi, Selasa (14/4).
Raker tersebut akan menjadi yang perdana bagi Baleg dan pemerintah dalam
pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Dalam forum tersebut, DPR akan
mendengar terlebih dahulu pemaparan dari pemerintah.
Namun, Baidowi menegaskan bahwa raker perdana ini belum membahas poin-poin
yang berada dalam RUU Cipta Kerja. Hasil dari rapat nanti akan memutuskan
langkah selanjutnya dari RUU tersebut. "Ini baru pembahasan awal dan mengambil
keputusan untuk langkah selanjutnya," ujar Sekretaris Fraksi Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) DPR itu.
RUU Omnibus Law Cipta Kerja beberapa waktu lalu sempat melahirkan polemik di
tengah masyarakat. RUU yang disebut akan menambah lapangan kerja dan
memuluskan iklim investasi tersebut justru dianggap bisa berpotensi merusak
lingkungan dan melanggar hak-hak buruh.
Dekan FH UII, Dr Abdul Jamil mengatakan, RUU Cipta Kerja itu memiliki berbagai
permasalahan. Dari sisi teknis, pertama pilihan metode Omnibus Law. Sejatinya
Omnibus Law merupakan metode dalam suatu pembentukan peraturan perundang-
undangan yang belum dikenal di Indonesia, yang diklaim pemerintah akan efisien.
"Namun, klaim ini belum tentu benar atau tepat, ini mengingat belum ada data yang
diberikan kepada publik terhadap keberhasilan metode Omnibus Law di negara-
negara lain," kata Abdul kepada wartawan, Kamis (12/3) lalu.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk
Demokrasi (Sindikasi), Ihsan Raharjo menyebut RUU Omnibus Law Cipta Kerja
berpotensi memunculkan perbudakan modern di kalangan buruh. Menurutnya
semangat yang dibawa omnibus law cipta kerja bukan untuk kesejahteraan buruh,
melainkan semangat perbudakan seperti di masa kolonialisme yang dilakukan
Belanda.
"Setidaknya dari sisi pertumbuhan maupun kebijakan pertanahannya, kita kembali
lagi ke zaman kolonialisme hindia belanda," kata Ihsan, Kamis (5/3).
Page 161 of 251.
