Page 161 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2020
P. 161
Title ANGGOTA BALEG: RUU CIPTAKER LANGKAH NYATA PEMULIHAN EKONOMI
Media Name republika.co.id
Pub. Date 14 April 2020
https://republika.co.id/berita/q8s37a291/anggota-baleg-ruu-ciptaker-la ngkah-nyata-
Page/URL
pemulihan-ekonomi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
J AKARTA -- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Partai Golkar Firman
Soebagio menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) adalah
langkah konkret dan terobosan dari pemerintah untuk memastikan pemulihan
ekonomi usai pandemi Covid-19.
"RUU ini banyak diharapkan dan menjadi angin segar, tentunya nanti pemerintah
bisa melakukan langkah konkret dan terobosan serta memberikan insentif yang jelas
terkait pemulihan ekonomi ini," kata Firman Soebagio, Selasa (14/4).
Menurutnya, dampak ekonomi dari Covid-19 dirasakan oleh seluruh dunia dan
Indonesia memang harus merespons permasalahan ekonomi ini dengan segera. Jika
pemerintah dan DPR tidak segera membuat regulasi ekonomi yang memadai atau
terobosan yang mengimbangi negara lain, maka Indonesia akan ketinggalan dan
terpuruk dalam permasalahan ekonomi yang berkelanjutan pasca pandemi.
"Target investasi bisa tidak tercapai, ekonomi kita tidak akan pulih, ditambah lagi
tenaga kerja yang sudah banyak menganggur akan terus bertambah dan sangat
sulit diatasi. Sekarang justru tepat kita melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja ini,"
katanya melanjutkan.
Firman juga mengatakan bahwa di tengah pandemi Covid-19 ini, justru tiap bidang
harus menjalankan tugasnya secara efektif. "Soal penanganan Covid-19 kan sudah
ada gugus tugasnya, mereka jalankan perihal penanganan kesehatan. Nah tim
ekonomi juga kan harus jalankan tugasnya, mempersiapkan dampak ekonominya.
Sehingga ketika semua ini berakhir, kita sudah siap dan ekonomi juga pulih
kondisinya," katanya.
Dalam ketentuan perundangan, Firman menyatakan bahwa pembahasan rancangan
perundangan harusnya bisa diselesaikan dalam dua masa sidang. DPR menargetkan
draf ini bisa selesai dibahas tepat waktu. "Tentu kita juga harus libatkan stakeholder
, tapi harus dilihat juga bahwa ini kepentingan nasional," kata Firman menutup.
Sebelumnya, Baleg DPR menggelar rapat kerja dengan menteri terkait untuk
mendengarkan penjelasan pemerintah soal Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Rapat
Page 160 of 251.
