Page 217 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2020

Title DPR NILAI RUU CIPTA KERJA BAGIAN DARI PEMULIHAN EKONOMI
Media Name republika.co.id
Pub. Date 14 April 2020
https://republika.co.id/berita/q8set8322/dpr-nilai-ruu-cipta-kerja-bag ian-dari-pemulihan-
Page/URL
ekonomi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

JAKARTA -- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Partai Golkar Firman
Soebagio menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja adalah langkah
konkrit dan terobosan dari pemerintah untuk memastikan pemulihan ekonomi pasca
pandemi Covid-19.

"RUU ini banyak diharapkan dan menjadi angin segar, tentunya nanti pemerintah
bisa melakukan langkah konkrit dan terobosan serta memberikan insentif yang jelas
terkait pemulihan ekonomi ini," kata Firman Soebagio, Selasa (14/4).

Menurutnya, dampak ekonomi dari Covid-19 dirasakan oleh seluruh dunia dan
Indonesia memang harus merespon permasalahan ekonomi ini dengan segera. Jika
pemerintah dan DPR tidak segera membuat regulasi ekonomi yang memadai atau
terobosan yang mengimbangi negara lain, maka Indonesia akan ketinggalan dan
terpuruk dalam permasalahan ekonomi yang berkelanjutan pasca pandemi.

"Target investasi bisa tidak tercapai, ekonomi kita tidak akan pulih, ditambah lagi
tenaga kerja yang sudah banyak menganggur akan terus bertambah dan sangat
sulit diatasi. Sekarang justru tepat kita melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja ini,"
katanya melanjutkan.

Firman juga mengatakan bahwa di tengah pandemi Covid-19 ini, justru tiap bidang
harus menjalankan tugasnya secara efektif. "Soal penanganan Covid-19 kan sudah
ada gugus tugasnya, mereka jalankan perihal penanganan kesehatan. Nah tim
ekonomi juga kan harus jalankan tugasnya, mempersiapkan dampak ekonominya.
Sehingga ketika semua ini berakhir, kita sudah siap dan ekonomi juga pulih
kondisinya," katanya.

Dalam ketentuan perundangan, Firman menyatakan bahwa pembahasan rancangan
perundangan harusnya bisa diselesaikan dalam dua masa sidang. DPR menargetkan
draft ini bisa selesai dibahas tepat waktu. "Tentu kita juga harus libatkan
stakeholder, tapi harus dilihat juga bahwa ini kepentingan nasional," kata Firman
menutup.

Page 216 of 251.