Page 218 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2020
P. 218
Title DPR PERSILAKAN PEMERINTAH TARIK DRAF OMNIBUS LAW CIPTAKER
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 14 April 2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200414203113-32-493584/dpr-per silakan-
Page/URL
pemerintah-tarik-draf-omnibus-law-ciptaker
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mempersilakan pemerintah menarik draf
Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diserahkan
untuk dibahas bersama.
"Draf RUU dari pemerintah disusun sebelum Covid-19, terbuka ruang apabila
pemerintah ingin menarik atau melakukan koreksi terhadap draf yang telah
diserahkan ke DPR agar sejalan dengan niat baik pemerintah yang kabarnya ingin
mengatasi dampak Covid-19," kata Wakil Ketua Baleg DPR RI Rieke Diah Pitaloka
dalam keterangannya, Selasa (14/4).
Rieke juga mengingatkan agar Omnibus Law Cipta Kerja tidak melampaui sistem
hukum dan ketatanegaraan.
Politikus PDI Perjuangan ini tidak menjelaskan maksudnya soal melampaui sistem
hukum dan ketatanegaraan. Namun Rieke mengatakan bila Omnibus Law
melampaui sistem hukum dan ketatanegaraan, akan melahirkan kekacauan hukum
yang fatal dan keluar dari amanat Undang-undang Dasar (UUD) 1945.
Selain itu, Rieke pun merekomendasikan agar klaster ketenagakerjaan dikeluarkan
dari RUU Omnibus Law Ciptaker.
" Sehingga jelas duduk persoalan bahwa RUU yang dikehendaki adalah RUU
Kemudahan Investasi dan Perizinan," ungkap Rieke.
RUU Omnibus Law Ciptaker adalah undang-undang yang akan meringkas 1.244
pasal dari 79 undang-undang. RUU ini merupakan usulan Presiden Jokowi untuk
menarik investasi asing.
Dalam perjalanannya, RUU ini memicu penolakan publik. Serikat buruh menjadi
pihak yang paling lantang menolak karena merasa dirugikan dengan pasal-pasal di
RUU itu. Mereka juga tidak dilibatkan selama perumusan.
DPR dan pemerintah juga kukuh melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta
Kerja di masa wabah virus corona. Baleg DPR hari ini menggelar rapat pembahasan
RUU tersebut bersama sebelas menteri yang dipimpin Menko Perekonomian.
(mts/wis)
Page 217 of 251.
