Page 120 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2021

Meski begitu, ekonom menyorotI sejumlah kementerian yang memiliki kerja minim dalam jajaran
pembantu Presiden Joko Widodo saat ini. Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi dinilai masih belum banyak
membuat gebrakan.

Terutama berkaitan dengan perbaikan data penerima bantuan. "Sudah lebih dari 1,5 tahun
pandemi Covid-19, masih ditemukan data yang tidak sinkron antar kementerian terkait program
bansos," ujar Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira saat
dihubungi Kontan.co.id, Selasa (28/9).

Selain itu, Bhima juga menyoroti kerja Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Program yang
dikerjakan oleh Ida dalam masa pemerintahan saat ini dinilai tumpang tindih dengan berbagai
kementerian.

Pada program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) disebut berbenturan dengan tugas Kementerian
Koperasi dan UKM. Sementara terdapat program ketenagakerjaan yang malah tak digarap oleh
Kemenaker.

"Program yang harusnya berada di bawah pengawasan langsung Menaker seperti Kartu Prakerja
justru diserahkan ke PMO di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian," ungkap
Bhima.
Bhima juga menyinggung kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kinerja Menkeu dalam hal utang
dinilai harus lebih berhati-hati. Rencana Undang Undang (UU) perpajakan pun disebut dapat
negatif pada pemulihan ekonomi karena memicu munculnya pajak baru.

Kritik Bhima terhadap Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi terdapat pada belum optimalnya
upaya meredam dominasi produk impor dalam. Padahal hal tersebut menjadi arahan langsung
Jokowi.

"Sampai saat ini belum ada kebijakan kongkrit khususnya banjir barang impor di e-commerce,"
jelas Bhima.

Kinerja Menteri BUMN Erick Thohir juga menjadi sorotan bagi Bhima. Erick dinilai belum mampu
mengevaluasi proyek strategis sehingga beban BUMN masih sangat besar.

119