Page 124 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2021

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengungkapkan bahwa kondisi
ketenagakerjaan di Indonesia saat ini memiliki penduduk usia kerja sebanyak 205,26 juta. Dari
jumlah penduduk usia kerja tersebut sebesar 6,26% adalah pengangguran terbuka. Jumlah
penduduk yang tidak bekerja berdasarkan tingkat pendidikan tamat SD dan tamat SMP relatif
lebih sedikit dibanding tingkat pendidikan lain yang lebih tinggi.

Mereka yang memiliki tingkat pendidikan tamat SD dan tamat SMP banyak mengisi posisi
pekerjaan informal yang tidak membutuhkan keterampilan tingkat tinggi. Anwar mengatakan
terdapat beberapa bantuan yang dilakukan pemerintah pada sektor ketenagakerjaan di era
pandemi COVID-19.

Di antaranya adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU), Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan
pangan, hingga bantuan kartu pra kerja. Selain itu, Anwar mengungkapkan bahwa pada tahun
2022, pemerintah akan mengeluarkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

"Mereka yang ter-PHK akan mendapatkan cash benefit, akses informasi kerja, dan pelatihan
kerja," kata Anwar dikutip dari Populi Post Covid-19 Governance Initiative (PPCGI) dan Populi
Center Selasa (28/9/2021).

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menyoroti kebijakan penanganan COVID-19 yang
diterapkan oleh pemerintah. Agus menilai hampir semua kebijakan penanganan COVID-19 yang
berupa surat edaran tidak memiliki kekuatan hukum, yang artinya mereka yang melanggar tidak
dapat ditindak secara tegas. Agus memperingatkan agar jangan sampai terjadi hal yang serupa
pada kebijakan pemerintah untuk pemulihan ekonomi dan penanggulangan pengangguran.

Hal ini dikarenakan pandemi telah membawa dampak buruk bagi ketenagakerjaan di Indonesia,
mulai dari pengurangan jam kerja hingga PHK. "Jangan sampai sektor ketenagakerjaan menjadi
korban kebijakan yang tidak berhukum," kata Agus.

Peneliti Populi Center Jefri Adriansyah mengungkapkan bahwa pemerintah perlu segera
memikirkan bagaimana menciptakan lapangan kerja baru di saat pandemi. Salah satu cara yang
bisa dilakukan adalah dengan melakukan digitalisasi kepada UMKM secara menyeluruh.

Selain itu, perencanaan strategis pembangunan ekonomi dengan menentukan sektor prioritas
juga perlu dilakukan, terlebih saat pandemi. Kemajuan satu sektor tidak akan terlepas dari
dukungan sektor lain. Maka keterkaitan tersebut perlu dimanfaatkan.

"Fokus pada sektor ekonomi yang memiliki forward linkage dan backward linkage tinggi, akan
lebih cepat menggerakkan perekonomian dan mendorong penciptaan lapangan kerja" kata Jefri.

123