Page 147 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2021
P. 147

wilayahnya.  "Pemerintah  telah  mengeluarkan  kebijakan  dan  regulasi seperti  Inpres  Nomor  2
              tahun  2021  dan  Permendagri  Nomor  27  tahun  2021  sebagai  komitmen  pemerintah
              mengoptimalkan program perlindungan Jamsostek," tegas Ma'ruf Amin.

              Ma'ruf Amin menegaskan Inpres nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Program Jaminan
              Sosial Ketenagakerjaan dan Permendagri nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan
              APBD Tahun 2022 yang mengatur penganggaran Jamsostek merupakan wujud nyata komitmen
              pemerintah dalam mendukung implementasi Jamsostek secara menyeluruh.

              "Permendagri dimaksud mengatur perlindungan Jamsostek melalui penganggaran APBD tahun
              2022  bagi  para  pekerja  non-ASN,  pegawai  penyelenggara  pemilu,  pekerja  rentan,  hingga
              pegawai BUMD," jelasnya.

              Kembali  Anggoro  menegaskan  pihaknya  menyambut  baik  dukungan  Pemerintah  dalam
              implementasi Jamsostek dan penegakan regulasi sebagai salah satu upaya perluasan cakupan
              perlindungan BPJAMSOSTEK.
              "BPJAMSOSTEK siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, baik di level pusat hingga daerah
              untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarga. Semoga segala ikhtiar dan doa kita
              mendapat ridho Allah SWT agar kesejahteraan pekerja dapat terwujud melalui manfaat program
              BPJAMSOSTEK," lanjut Anggoro.
              Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Cimahi, Agus Suprihadi
              mengungkapkan, perlindungan bagi non-ASN dan pekerja rentan sangat diperlukan. Kecelakaan
              yang terjadi di lingkungan kerja bisa mengincar siapa saja. Apalagi kecelakaan di jalan raya, hal
              ini  tidak  dapat  dihindari.  Jika  hal  ini  terjadi,  maka  BPJAMSOSTEK  siap  menanggung  biaya
              kecelakaan lalu lintas setiap tenaga kerja.

              "Seluruh biaya rehabilitasi medis yang dikeluarkan dalam proses pemulihan akan ditanggung
              oleh  BPJAMSOSTEK  melalui  program  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  (JKK),  hal  ini  adalah  bentuk
              dukungan penuh negara dan BPJAMSOSTEK bagi seorang non-ASN dan pekerja rentan agar
              mereka dapat fokus sepenuhnya pada proses pemulihan tanpa harus khawatir akan biaya yang
              dikeluarkan," tambahnya Agus. ( Red ).


































                                                           146
   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152