Page 142 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2021
P. 142
PROGRAM JKP BERPOTENSI BERI TEKANAN TERHADAP KESEHATAN PELAKSANAAN
JKM
JAKARTA -- Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dinilai berpotensi memberikan tekanan
terhadap pelaksanaan program Jaminan Kematian (JKM).
Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan atau
BPJAMSOSTEK Pramudya Iriawan Buntor mengatakan bahwa kesehatan keuangan maupun
pendanaan program JKM mendapat tekanan dari sejumlah hal, antara lain adanya perubahan
penyesuaian manfaat program JKM sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2019,
serta dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan jumlah peserta dan
meningkatkan klaim JKM.
Selain itu, adanya ketentuan PP Nomor 37 Tahun 2021 yang mengatur mengenai rekomposisi
iuran dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan JKM untuk pelaksanaan program JKP
juga menjadi salah satu faktor yang memberikan tekanan terhadap kelangsungan program JKM.
"Saat ini rekomposisi iuran masih konteks konsep dan sedang dilakukan simulasi," ujar Pram
dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (28/9/2021).
Berdasarkan perhitungan yang ada, lanjut Pram, jika iuran JKM belum direkomposisi, rasio klaim
program JKM saat ini mencapai 88,27 persen. Artinya, dari iuran yang diterima dari program
JKM, sebesar 88 persen digunakan untuk pembayaran manfaat.
Namun bila dilakukan rekomposisi iuran JKM, rasio klaim program JKM dapat mencapai lebih dari
100 persen.
"Apabila dilakukan rekomposisi iuran di mana 0,1 persen iuran JKM yang seyogyanya diterima
sebesar 0,3 persen itu digunakan untuk rekomposisi iuran JKP, rasio klaim JKM akan naik
melebihi 100 persen sampai di level 107,84 persen," katanya.
Untuk itu, pihaknya telah mengkomunikasikan potensi kenaikan rasio klaim tersebut kepada
Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian
Keuangan untuk memastikan program JKP dan pelaksanaan program lainnya bisa dilakukan
secara berkelanjutan.
Adapun, JKP merupakan jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami
pemutusan hubungan kerja (PHK). Program JKP memberikan tiga manfaat bagi pesertanya,
yakni uang tunai saat kehilangan pekerjaan, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
Sementara itu, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK Roswita Nilakurnia
mencatat terjadi peningkatan klaim untuk program JKM karena dampak Covid-19. Klaim JKM
sampai dengan Agustus 2021 telah mencapai Rp1,6 triliun.
"Jumlah klaim terjadi peningkatan untuk 2020 dibanding 2019 dengan total klaim JKM Rp1,3
triliun, sementara 2019 Rp854 miliar. Begitu juga dengan 2021, sampai dengan Agustus ini sudah
tercatat untuk JKM itu Rp1,6 triliun.
Peak terjadi di Mei 2021, baik secara kasus atau nominal," tutur Roswita.
141
