Page 179 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2021

terdampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada level empat dan level
tiga. Usulan perluasan ini dengan menggunakan sisa anggaran BSU 2021.
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kementerian
Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri menyampaikan, pada 2021 ini target penerima BSU
sebanyak 8.783.350 pekerja dengan anggaran Rp 8,78 triliun. Berdasarkan proses seleksi dan
skrining, yang lolos seleksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
sebanyak 7.750.200 pekerja, dan duplikasi bantuan sosial (bansos) lainnya sebanyak 758.327
pekerja, sehingga estimasi penerima BSU 2021 di akhir Oktober 2021 sebanyak 6.991.873
pekerja dengan anggaran sekitar Rp 6,9 triliun. Dari jumlah tersebut, diperkirakan terdapat sisa
anggaran sebanyak Rp 1,79 triliun dengan potensi perluasan BSU untuk 1.791.477 pekerja.

"Kemarin siang kami sudah memohon kepada Komite pemulihan ekonomi nasional (PEN) dalam
rapat daring yang dipimpin Wakil Menteri Keuangan dan dihadiri seluruh komite PEN, kami
mengajukan usulan perluasan cakupan penerima manfaat BSU. Kalau yang 6,9 juta pekerja ini
kan daerah-daerahnya berdasarkan Instruksi Mendagri 22 dan 23. Atas izin Menteri
Ketenagakerjaan, kami sudah mengusulkan kepada PEN untuk dibuka secara nasional," kata
Indah Anggoro Putri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Rabu
(28/9/2021).

Bila usulan tersebut diizinkan secara resmi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto,
nantinya BSU akan diberikan di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan total jumlah
penerima sebanyak 8.605.776 orang.

"Kalau izin prinsip dari komite PEN alhamdulillah sudah dipahami. Kalau nanti diizinkan oleh Pak
Menko, ini pun tetap masih ada sisa anggaran BSU 2021. Kami melakukan efisiensi dana
sejumlah 178 miliar. Tapi Inshaallah semua pekerja yang terdampak pandemi dan sesuai kriteria
bisa kita berikan BSU sejumlah Rp 1 juta," kata Putri.

178