Page 190 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2021
P. 190

Peneliti Populi Center Jefri Adriansyah mengungkapkan, pemerintah perlu segera memikirkan
              bagaimana menciptakan lapangan kerja baru di saat pandemi.
              Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan digitalisasi kepada UMKM secara
              menyeluruh.

              Selain itu, perencanaan strategis pembangunan ekonomi dengan menentukan sektor prioritas
              juga perlu dilakukan, terlebih saat pandemi.

              Kemajuan satu sektor tidak akan terlepas dari dukungan sektor lain. Maka keterkaitan tersebut
              perlu dimanfaatkan.

              "Fokus pada sektor ekonomi yang memiliki forward linkage dan backward linkage tinggi, akan
              lebih cepat menggerakkan perekonomian dan mendorong penciptaan lapangan kerja" kata Jefri
              dalam webinar Populi Post Covid-19 Governance Initiative (PPCGI), Selasa (27/9/2021).
              Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai, kebijakan penanganan Covid-
              19 yang diterapkan oleh pemerintah hampir semua berupa surat edaran tidak memiliki kekuatan
              hukum, yang artinya mereka yang melanggar tidak dapat ditindak secara tegas.

              Agus memperingatkan agar jangan sampai terjadi hal yang serupa pada kebijakan pemerintah
              untuk pemulihan ekonomi dan penanggulangan pengangguran.

              Hal ini dikarenakan pandemi telah membawa dampak buruk bagi ketenagakerjaan di Indonesia,
              mulai dari pengurangan jam kerja hingga PHK.

              "Jangan sampai sektor ketenagakerjaan menjadi korban kebijakan yang tidak berhukum," kata
              Agus.

              Sekjen  Kemnaker  Anwar  Sanusi  memaparkan,  kondisi  ketenagakerjaan  di  Indonesia  saat  ini
              memiliki penduduk usia kerja sebanyak 205,26 juta.

              Dari jumlah penduduk usia kerja tersebut sebesar 6,26 persen adalah pengangguran terbuka.

              Jumlah penduduk yang tidak bekerja berdasarkan tingkat pendidikan tamat SD dan tamat SMP
              relatif lebih sedikit dibanding tingkat pendidikan lain yang lebih tinggi.
              "Mereka  yang  memiliki  tingkat  pendidikan  tamat  SD  dan  tamat  SMP  banyak  mengisi  posisi
              pekerjaan informal yang tidak membutuhkan keterampilan tingkat tinggi," kata Anwar.

              Dia  mengatakan,  terdapat  beberapa  bantuan  yang  dilakukan  pemerintah  pada  sektor
              ketenagakerjaan di era pandemi Covid-19.

              Di  antaranya  adalah  Bantuan  Subsidi  Upah  (BSU),  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT),  bantuan
              pangan, hingga bantuan kartu pra kerja.

              Selain itu, Anwar mengungkapkan, pada tahun 2022, pemerintah akan mengeluarkan program
              Jaminan Kehilangan Pekerjaan.












                                                           189
   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195