Page 22 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2021
P. 22

Judul               Pekerja Korban PHK Tak Bisa Cairkan JHT
                Nama Media          Kontan
                Newstrend           Jaminan Kehilangan Pekerjaan
                Halaman/URL         Pg14
                Jurnalis            vendy susanto
                Tanggal             2021-09-29 05:54:00
                Ukuran              88x229mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 14.960.000

                News Value          Rp 44.880.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Ringkasan
              Kebijakan  Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan  (JKP)  akan  mulai  berjalan  tahun  depan.  Sebelum
              berjalan,  pemerintah  akan  mengubah  sejumlah  regulasi  terkait  dengan  pelaksanaan  JKP  ini.
              Direktur  Jenderal  Pembinaan  Hubungan  Industrial  dan  Jaminan  Sosial  (PHI-Jamsos)
              Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri mengatakan.



              PEKERJA KORBAN PHK TAK BISA CAIRKAN JHT

              Kebijakan  Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan  (JKP)  akan  mulai  berjalan  tahun  depan.  Sebelum
              berjalan, pemerintah akan mengubah sejumlah regulasi terkait dengan pelaksanaan JKP ini.

              Direktur  Jenderal  Pembinaan  Hubungan  Industrial  dan  Jaminan  Sosial  (PHI-Jamsos)
              Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  Indah  Anggoro  Putri  mengatakan,  pihaknya  akan
              merevisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata
              Cara dan Persyaratan Pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT).
              Dalam revisi aturan ini, rencananya pemerintah akan menutup pencairan JHT bagi pekerja yang
              terkena  PHK  dan  dialihkan  ke  JKP.  "Pada  hakikatnya,  JHT  adalah  tabungan  masa  tua,  jadi
              pemerintah akan kembalikan sesuai fungsinya," ujar dia, Selasa (28/9)

              Indah bilang, bila akses pencairan JHT tetap dibuka ketika JKP berlaku dikhawatirkan akan terjadi
              penumpukan dana yang mesti dibayarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
              (BP Jamsostek).

              Koordinator  bidang  Advokasi  BPJS  Watch  Timboel  Si-regar  mendukung  rencana  pengalihan
              jaminan bagi pekerja di-PHK ke JKP. Namun, dia meminta agar pekerja kontrak yang habis masa
              kerjanya serta pekerja yang mengundurkan diri mendapat manfaat JKP. "Ini bisa jadi masalah
              karena mereka tak dapat JKP dan tak bisa dicairkan JHT bila masa iuran belum 10 tahun," kata
              dia.

              Vendy Susanto, Fahriyadi


                                                           21
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27