Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JANUARI 2020

Title PELEMAHAN POSISI BURUH/PEKERJA DENGAN MENDOMPLENG OMNIBUS LAW
Media Name republika.co.id
Pub. Date 13 Januari 2020
https://republika.co.id/berita/q40s5x318/pelemahan-posisi-buruhpekerja -dengan-
Page/URL
mendopleng-omnibus-law
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Saat ini pemerintah sedang menggodok dan akan mengajukan Rancangan Undang-
Undang Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ke Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Substansi RUU ini terdiri atas
sebelas klaster permasalahan yang melibatkan 31 kementerian/lembaga. Salah satu
klaster dari sebelas klaster tersebut, yakni klaster ketenagakerjaan. Artinya Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketegakerjaan (UU Ketenagakerjaan) akan
mengalami revisi/perubahan melalui Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Apabila kita cermati perjalanan UU Ketenagakerjaan, maka kita akan temukan
bahwa para stakeholder utama dari UU Ketenagakerjaan menunjukan
ketidakpuasannya atas UU Ketenagakerjaan tersebut. Pihak pengusaha merasa
terbebani dengan UU Ketenagakerjaan, sedangkan pihak buruh/pekerja merasa
tidak mendapatkan perlindungan yang cukup dari UU Ketenagakerjaan.

Selain itu berbagai pihak dengan sporadis setidak-tidaknya sudah 17 (tujuh belas)
kali mengajukan permohonan Judicial Review (JR) UU Ketenagakerjaan ke
Mahkamah Konstitusi (MK). Dari 17 (tujuh belas) kali permohonan JR tersebut, 10
(sepuluh) permohonan JR dikabulkan oleh MK yang putusannya mempertegas
dan/atau memperkuat hak dan posisi buruh/pekerja.

Di lain sisi, sejak UU Ketenagakerjaan diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003,
setiap periode kepemimpinan nasional, pemerintah selalu berupaya untuk
melakukan revisi UU Ketenagakerjaan. Upaya pemerintah untuk melakukan revisi
UU Ketenagakerjaan sudah di mulai pada pemerintahan periode 2004-2009. Upaya
pemerintah tersebut disambut dan didukung penuh oleh pihak pengusaha.
Sedangkan pihak buruh/pekerja yang direpresentasikan oleh berbagai elemen
konfederasi, federasi, dan serikat buruh/pekerja melakukan "perlawanan" (dibaca:
berjuang keras) dan penolakan atas upaya pemerintah melakukan revisi UU
Ketenagakerjaan tersebut.

Berbagai demonstrasi elemen buruh/pekerja terjadi hampir di seluruh daerah yang
terdapat kantong-kantong kawasan industri, dan puncaknya demonstrasi besar-
besaran buruh/pekerja di depan Istana Negara dan di depan Gedung DPR/MPR RI
pada tanggal 1 dan 3 Mei 2006. Dengan begitu banyaknya dan tumpah ruahnya
buruh/pekerja yang melakukan demonstrasi "perlawanan" dan penolakan revisi UU

Page 21 of 93.