Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JANUARI 2020

"Pertama, kita tahu dalam bagaimana hari ini pemerintah ramah dengan investasi
kemudian mengorbankan tentang hak dasar rakyat. Kita tahu bahwa negara melalui
pemerintah seharusnya menjamin pekerjaan, penghidupan, dan demokrasi bagi
rakyatnya."

"Tapi kalau konsepsinya kemudian tidak lagi memberikan perlindungan keadilan,
penegakan hukum, tentu ini akan banyak mengorbankan nasib rakyat," imbuhnya.

Selan itu, Nining mengaku mendengar rencana pemerintah menghapus standar
upah minimum. Dia menilai pemerintah semakin liberal.

"Terus bicara juga tentang persoalan penghapusan terhadap batasan upah
minimum terendah yang seharusnya menjadi jaring pengaman untuk
menyelamatkan para pekerja. Justru hari ini kita tahu pemerintah menyampaikan
bahwa itu tidak butuh lagi dalam standardisasi," ucap Nining.

"Ini semakin kita melihat kok semakin liberalisasi terhadap persoalan rakyat dan
kemudian SDM kita dan SDA kita. Justru kehadiran kami ini adalah untuk
menyampaikan bahwa anggota Baleg ya juga harus hati-hati, tidak hanya sekadar
langsung menerima apa yang kemudian menjadi pesanan para kapital,"
sambungnya.

Aspirasi buruh kemudian ditanggapi oleh Ketua Baleg Supratman Andi Agtas.
Supratman memastikan Baleg DPR akan melibatkan buruh dalam pembahasan RUU
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

"Tapi terkait dengan soal proses demokratisasi terhadap sebuah pembahasan RUU,
kalau itu berasal dari pemerintah, kami tidak bisa campuri urusan pemerintah.
Kecuali kalau sudah berada di ranah DPR. Nanti, kalau umpamanya pemerintah
sudah mengirim (draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja), saya bisa pastikan
bahwa pasti akan melibatkan teman-teman organisasi buruh dalam proses
pembahasan. Pasti kita akan minta masukan," papar politikus Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, massa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat
(Gebrak) berunjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di depan
gedung DPR.

Omnibus law tersebut dinilai sebagai 'kematian' bagi kaum buruh.

"Tentu kenapa kami hadir di sini, ada persoalan besar yang akan dihadapi rakyat,
yang akan membunuh rakyat Indonesia kawan-kawan dan tumbal dari krisis
ekonomi. Apa yang kita tuntut, kita tahu kekuasaan hari ini sedang mempersiapkan
dengan berbagai regulasi yang kita sebut omnibus law ," kata Ketua Umum KASBI
Nining Elitos dari atas mobil komando di depan gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin
(13/1).

(zak/idh)

Page 62 of 93.