Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JANUARI 2020
P. 76
Title UU 'SAPU JAGAT' TAK BISA CEPAT KELAR, INI ALASANNYA
Media Name detik.com
Pub. Date 13 Januari 2020
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/4857850/uu-sapu-jagat- tak-bisa-cepat-
Page/URL
kelar-ini-alasannya
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Penyelesaian rancangan Omnibus Law atau undang-undang (UU) 'sapu jagat' tak
akan rampung dalam waktu dekat. Sinyal itu datang dari Ketua Satuan Tugas (Satgas)
Omnibus Law Rosan Perkasa Roeslani.
"Tadi kita harapkan final (pembahasan RUU Omnibus Law) ternyata belum," ujar Rosan
ditemui usai menghadiri rapat koordinasi yang berlangsung lebih kurang 4 jam di Gedung
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020).
Bahkan, menurut Rosan, pihaknya hingga sekarang belum menerima draft omnibus law
dari pemerintah, sehingga Satgas Omnibus Law belum bisa memberi masukan lebih lanjut.
"(Draft RUU Omnibus Law Ketenagakerjaan) dari pemerintah saja itu kita belum terima
secara formal dari pemerintah. Dari pemerintahnya saja belum putus gimana di kami,"
sambungnya.
Pembahasan lanjutan terkait RUU tersebut, kata Rosan akan dilanjutkan Rabu lusa dan
dimungkinkan masih membutuhkan banyak koreksi dan masukan lainnya.
"Rabu kita akan duduk lagi, kita lihat lah. Soalnya besok juga akan laporan ke pak Menko
(Airlangga Hartarto), dari pak Sesmen (Susiwijono) akan laporan ke pak Menko dulu hasil
meeting hari ini dan mungkin kita lihat ke depan," pungkasnya.
Ditemui secara terpisah, Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono
menambahkan rancangan undang-undang 'sapu jagat' belum bisa masuk ke DPR.
"Kalau ke DPR, belum bisa (minggu ini) kan Rapat Paripurna nya juga baru dimulai hari ini,
dan banyak proses lainnya. Pembahasan secara internal pemerintah sudah semua, pasti
selesai kok," ujar Susiwijono.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang kabinet paripurna
(SKP) di Istana Negara Senin (6/1/2020) lalu, meminta agar RUU Omnibus Law ini sudah
sampai ke DPR RI selambatnya pekan ini.
Penyelesaian draft beleid ini sebelumnya juga sudah pernah molor dari target yakni sempat
dipatok rampung per 12 Desember 2019 namun kemudian targetnya diundur jadi Januari
2020 ini. (hns/hns)
Page 75 of 93.
