Page 162 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JULI 2020

Judul Pemenuhan Hak Kerja Penyandang Disabilitas Diperkuat
Nama Media koran-jakarta.com

Newstrend Kerjasama Kemenaker dan Kementerian BUMN
Halaman/URL http://www.koran-jakarta.com/pemenuhan-hak-kerja-penyandang-
disabilitas-diperkuat/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-07-23 13:19:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjalin kerja sama dengan Kementerian Badan
Usaha Milik Negara (BUMN). Kerja sama ini untuk pelatihan dan penempatan kerja bagi
penyandang disabilitas.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, sesuai data Februari 2019, Badan Pusat
Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk usia kerja penyandang disabilitas mencapai 20,98
juta orang dan angkatan kerja penyandang disabilitas sebanyak 10,19 juta orang.

PEMENUHAN HAK KERJA PENYANDANG DISABILITAS DIPERKUAT

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong penguatan pemenuhan hak
kerja bagi para penyandang disabilitas. Salah satunya melalui penandatanganan nota
kesepahaman atau MoU antara Kemnaker dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Ini bentuk komitmen bersama dalam rangka mewujudkan hak pekerjaan bagi penyandang
disabilitas juga menciptakan lingkungan pekerjaan yang inklusif dan memberdayakan bagi
kelompok disabilitas," ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, dalam acara
penandatanganan nota kesepahaman tentang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja
Penyandang Disabilitas, di Jakarta, Rabu (22/7).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019, jumlah pengangguran terbuka
dari penyandang disabilitas sebesar 289.000 orang. Menaker menyebut partisipasi angkatan
kerja para penyandang disabilitas jauh lebih rendah dibanding tingkat partisipasi angkatan kerja
non disabilitas. "Begitu juga dari sisi upah yang diterima penyandang disabilitas relatif lebih
rendah dibanding pekerja non disabilitas," imbuhnya.

Perlu Ditindaklanjuti Menaker mengatakan sesuai UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas, jumlah pekerja disabilitas di sebuah perusahaan minimal 2 persen dari jumlah
pekerja. Ia berharap MoU bersama Kementerian BUMN dapat membuka kesempatan bagi
penyandang disabilitas untuk membuktikan peran dan partisipasinya dalam pembangunan
sesuai potensi dan kemampuan.
161