Page 167 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JULI 2020
P. 167
"Penyerahan hak-hak kepada CPMI/PMI tersebut merupakan salah satu output kami dalam
penyelesaian kasus CPMI/PMI dan sebagai upaya menjalankan 9 kebijakan strategis BP2MI,"
kata Yana melalui keterangan tertulis, Kamis (21/7/2020).
Penyelesaian hak-hak PMI itu merupakan hasil kerja sama dengan Perwakilan RI di negara
penempatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, BPJS Ketenagakerjaan,
Konsorsium Asuransi dan instansi terkait lainnya.
Adapun rincian hak-hak PMI tersebut ialah klaim asuransi dan jaminan sosial PMI untuk 14 kasus
kecelakaan kerja, 17 kasus PMI meninggal dunia, 3 kasus PMI Sakit, 2 kasus ABK yang hilang
dilaut, 2 kasus ABK meninggal dunia, 1 PMI Bermasalah karena terkena Pemutusan Hak Kerja
(PHK). Di samping itu, terdapat pula pengembalian uang kepada 11 PMI yang gagal berangkat,
pembayaran sisa gaji untuk 7 kasus PMI yang gajinya tidak dibayarkan, pembayaran uang
kerahiman untuk 1 kasus PMI yang mengalami ilegal rekrut, penanganan untuk 1 kasus PMI
yang bekerja tidak sesuai Perjanjian Kerja (PK), dan penanganan untuk 1 kasus PMI yang hilang
komunikasi.
Dalam proses penanganan klaim asuransi luar negeri, Direktorat Mediasi dan Advokasi juga
telah memfasilitasi terjemahan dan legalisasi 208 dokumen. Jumlah tersebut termasuk fasilitasi
dokumen untuk pemberian santunan dan pengajuan klaim asuransi luar negeri bagi 3 PMI Anak
Buah Kapal (ABK) yang meninggal dunia akibat tertimpa jembatan runtuh di Taiwan pada bulan
Oktober 2019. Adapun total pencairan dimaksud hingga mencapai NTD 22.834.750 atau setara
dengan Rp11,46 Milliar (kurs 1NTD = Rp502 per 21 Juli 2020).
Selain itu, penyelamatan hak pekerja migran juga telah dilakukan melalui pengembalian
dokumen pribadi CPMI/PMI yang ditahan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia (P3MI) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Pada periode semester I 2020, sebanyak
20 dokumen yang terdiri dari 9 ijazah, 5 paspor, 2 KTP, 2 akta kelahiran, 1 kartu keluarga, dan
1 surat nikah telah dikembalikan kepada CPMI/PMI. Dokumen tersebut diselesaikan melalui
pendampingan advokasi secara non-litigasi.
"Kami pun membuka pelayanan informasi, konsultasi, dan pendampingan hukum. Selama
Januari-Juni 2020, sebanyak 48 CPMI/PMI dan keluarganya telah kami berikan pelayanan,"
terangnya..
166
