Page 206 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JULI 2020

"Karena itu, kita semua masih memiliki PR besar untuk lingkup ketenagakerjaan yang inklusif
dan memberdayakan saudara-saudara kita penyandang disabilitas," ujar Ida di Jakarta, kemarin.

Ida berharap,.melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pelatihan Kerja dan
Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabuitas pada BUMN dengan Kementerian BUMN hari
ini salah satu solusi untuk memecahkan persoalan tersebut. Selain itu.

Bukan hanya itu, Kemnaker juga meluncurkan Layanan Informasi Ketenagakerjaan Disabilitas
(Linkabilitas) dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER) untuk memenuhi hak
tenaga kerja disabilitas. Kemenaker juga sudah menyediakan Linkabilitas, Forum Tanggap
Disabilitas bagi perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD, serta pelatihan inklusif di balai-balai
latihan kerja Kemnaker.

"Semua BLK harus memberikan kesempatan kepada saudara-saudara penyandang disabilitas,
kami juga memberdayakan tenaga kerja melalui beberapa program kewirausahaan sebagai
bagian program perluasan kesempatan kerja. Kami berikan secara proporsional, termasuk
program-program lainnya untuk memenuhi hak pekerja disabilitas," tegas Ida.

Selain itu, Kemenaker juga sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk
membuat unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan. Diharapkan dengan adanya unit ini,
dinas-dinas yang membidangi ketenagakerjaan di provinsi, kabupaten, dan kota bisa
mengimplementasikannya sebagai bagian tugas dan fungsi layanan tenaga kerja yang bersinergi
dengan perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD. "RPP ini sudah kami selesaikan, hanya tinggal
menunggu tanda tangan Presiden," katanya.

Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan komitmennya bahwa BUMNmem-buka peluang bagi
kelompok disabilitas untuk ikut mewarnai aktivitas kerja."Kita harus memberikan kesempatan
yang sama kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan dan komitmen tersebut saya
jalankan di BUMN," ujar Erick di acara pendanatanganan nota kesepahaman dengan
Kemenaker, di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, dengan dibukanya peluang tersebut, para penyandang disabilitas tidak perlu
khawatir lagi jika ingin bekerja di perusahaan BUMN. Dia bahkan menjanjikan penyandang
disabilitas bisa meniti karier lebih luas lagi di BUMN, saya rasa "Saya kira komitmen tersebut
sudah berjalan di BUMN di mana tahun ini kita sudah merekrut sekitar 178 teman-teman kita
dan ini bagian dari komitmen, yaitu sebesar 2%," jelasnya.

Sebagai informasi, MoU ini Kemenaker dengan Kementerian BUMN merupakan realisasi pasal
53 ayat 1 UU 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang mewajibkan pemerintah,
pemda, BUMN dan BUMD untuk mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari
jumlah pegawai yang ada.

Untuk mendukung kelancaran komitmen tersebut, dia meminta dukungan dari Menteri Tenaga
Kerja Ida Fauziyah agar terus bersiner-i memberikan fasilitas dan eberpihakan kepada teman-
teman penyandang disabilitas agar punya ruang lebih besar bekerja di perusahaan BUMN.
"Karena ini bagian yang harus kita lakukan bersama, tidak secara ego sektoral, karena tidak ada
artinya komite yang diben-tuk presiden tanpa dukungan dari para menteri," tandasnya.
Erick lebih jauh menyatakan, dalam kondisi pandemi Covid-19 dan upaya memulihkan ekonomi,
janganlah melihat kekurangan, tapi bagaimana fokus kerja tetap dijalankan. Selain fokus kerja,
dia juga memohon dukungan Kemenaker untuk terus menyinergikan upaya pemulihan ekonomi.

Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) merespons positif perhatian pemerintah
kepada kalangan disabilitas. Kendati demikian, PPDI masih mengawal implementasi di lapangan.
Ketua PPDI DKI Jakarta Leindert Hermeinad mengingatkan bahwa tiga jenis disabilitas, yakni

205